Mahkamah Agung Brasil Selidiki Bolsonaro atas Kerusuhan Pendukungnya, Berpotensi Bertanggung Jawab

BRASILIA, KOMPAS.TV - Mahkamah Agung Brasil akhirnya menyelidiki mantan Presiden Jair Bolsonaro atas kerusuhan dan serangan ke gedung pemerintahan di Brasilia.

Ini pertama kalinya Bolsonaro berpotensi bertanggung jawab atas kerusuhan dari pendukungnya pada 8 Januari 2023 lalu.

Kerusuhan itu muncul beberapa hari setelah Bolsonaro mem-posting video yang mempertanyakan legitimasi pemilihan presiden Brasil, Oktober lalu.

Bolsonaro yang saat itu merupakan petahana kalah dari Lula di pemilihan Presiden.

Baca Juga: Pakistan Bongkar Sindikat Perdagangan Organ Tubuh, Ginjal yang Diincar, Segini Harganya

Dikutip dari BBC, Kejaksaan Brasil mengungkapkan Bolsonaro telah menghasut kejahatan dengan membuat klaim seperti itu.

Mereka meminta Mahkamah Agung Brasil pada Jumat (13/1) lalu untuk memasukkan mantan presiden itu dalam penyelidikan.

Video Bolsonaro itu mengklaim bahwa Lula sebenarnya tak terpilih berdasarkan voting, tetapi dipilih oleh Mahkamah Agung dan otoritas pemilihan Brasil.

Meski video itu diposting setelah kerusuhan dan kemudian dihapus, Kejaksaan Agung berargumen konten itu cukup untuk membenarkan penyelidikan atas perilaku Bolsonaro sebelumnya.

Ribuan pendukung radikal Bolsonaro, yang mengeklaim bahwa pemilihan telah dicurangi, menyerbu gedung Mahkamah Agung, Kongres dan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Brasilia.

Mereka berkemah di dan sekitar Brasilia selama sepekan meminta agar dilakukan kudeta militer.

Bolsonaro sendiri memutuskan meninggalkan Brasil ke Amerika Serikat, Desember lalu, setelah menolak mengalihkan kekuasaan kepada Lula.

Baca Juga: Joe Biden Diminta Usir Bolsonaro dari AS, Buntut Penyerbuan Istana Presiden Brasil

Sebelumnya, sejumlah pelaku bisnis dan pejabat di Brasil di periksa terkait kerusuhan tersebut.

Salah satunya adalah mantan Kepala Keamanan Brasilian Anderson Torres, yang terbang ke AS menjelang kerusuhan.

 

Pada Kamis (12/1) kemarin, polisi mendatangi rumahnya dan menemukan dokumen yang dilaporkan berusaha membalikkan hasil pemilihan.

Torres berargumen dokumen itu diartikan keluar dari konteks, tetapi Menteri Kehakiman Flavio Dino mengatakan ia harus menyerahkan diri pada Senin (16/1/2023) atau akan diekstradisi.