Presiden Filipina Berhentikan Panglima Militer yang Baru Jabat 5 Bulan, Diganti Pensiunan Jenderal

MANILA, KOMPAS.TV — Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Sabtu mempersingkat masa jabatan Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang diangkatnya lima bulan lalu, Sabtu (7/1/2023), dan menggantikannya dengan seorang pensiunan jenderal tanpa menjelaskan alasan langkah mengejutkan tersebut.

Melansir Associated Press, kantor presiden Marcos mengumumkan penggantian Letnan Jenderal Bartolome Bacarro, yang pernah menerima penghargaan militer tertinggi untuk keberanian bertempur.

Sebuah pernyataan pada Jumat malam tidak merinci alasan perubahan kepemimpinan militer tersebut. Padahal, masa jabatan tiga tahun Bacarro seharusnya berakhir pada Agustus 2025.

Penunjukan panglima militer adalah masalah sensitif. Militer memiliki sejarah keresahan, upaya kudeta yang gagal, dan skandal korupsi serta menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Upaya telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk menanamkan profesionalisme di militer dan melindunginya dari politik negara yang secara tradisional kacau dan tercemar korupsi.

Letnan Jenderal Andres Centino, kepala staf militer yang digantikan Bacarro pada Agustus tahun lalu, kembali dilantik oleh Marcos ke posisi teratas angkatan bersenjata berkekuatan 144.000 orang.

Centino, yang akan pensiun bulan depan, dipilih dari selusin jenderal senior dan akan menjalani masa jabatan tiga tahun yang baru.

Baca Juga: Sejumlah Anggotanya Terlibat Kasus Narkoba, Kepala Polisi Filipina Ajukan Pengunduran Diri

Diminta reaksi atas pemecatannya, kepada wartawan hari Jumat (6/1/2023), Bacarro mengatakan dalam pesan teks bahwa militer akan mendukung kepala staf yang baru itu.

Juru bicara kepolisian nasional Kolonel Jean Fajardo mengatakan polisi telah ditempatkan pada "siaga tinggi", terutama untuk mengamankan pertemuan keagamaan tahunan di Manila.

Dia membantah langkah itu terkait dengan dugaan keresahan militer yang telah dilaporkan oleh media sosial. Sebuah undang-undang baru yang mulai berlaku tahun lalu menetapkan masa jabatan kepala staf militer menjadi tiga tahun.

Hal itu untuk memberikan lebih banyak waktu kepada jenderal tertinggi untuk memulai reformasi dan memodernisasi militer yang kekurangan dana menghadapi pemberontakan Muslim dan komunis dan tindakan yang semakin agresif oleh China di Laut China Selatan yang disengketakan. Filipina mengeklaim pulau dan terumbu karang yang disengketakan dengan negara pesisir lainnya.