Junta Militer Myanmar Beri Amnesti kepada 7.000 Tahanan, 300 di Antaranya Tahanan Politik

JENEWA, KOMPAS.TV - Junta militer Myanmar memberi amnesti kepada lebih dari 7.000 tahanan minggu ini, dan sekitar 300 orang di antaranya adalah tahanan politik, kata PBB, Jumat (6/1/2023).

Melansir Straits Times, junta militer, yang merebut kekuasaan hampir dua tahun lalu, pada Rabu (4/1) mengumumkan akan membebaskan 7.012 tahanan untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan Myanmar.

Namun, pengumuman tersebut tidak menentukan apakah amnesti mencakup mereka yang dipenjara sebagai bagian dari tindakan keras pemerintah militer Myanmar terhadap perbedaan pendapat.

Namun, kantor HAM PBB mengatakan tahanan politik termasuk di antara mereka yang dibebaskan.

"Ada sekitar 300 orang yang menjadi tahanan politik," kata juru bicara Jeremy Laurence kepada wartawan, mengutip sumber yang disebut dapat dipercaya.

Dia mengatakan, sejauh ini, 195 dari kasus tersebut telah diverifikasi.

Kelompok pemantau lokal AAPP juga mengatakan 300 tahanan politik telah dibebaskan. Kelompok tersebut mengidentifikasi 223 dari mereka dan saat ini sedang bekerja untuk memverifikasi kasus lain.

Baca Juga: Indonesia Tegaskan Sikap Keras, Menlu Retno Minta ASEAN Tidak Boleh Didikte Junta Militer Myanmar

“Pembebasan tahanan politik di Myanmar tidak hanya melegakan mereka yang ditahan secara tidak adil, tetapi juga keluarga mereka,” kata Laurence.

Saat menyambut amnesti, Laurence menunjukkan “pada hari tahanan politik ini dibebaskan, 22 orang lainnya tetap ditahan. "Jadi situasinya berlanjut," imbuhnya.

Banyak orang yang ditahan karena menentang kekuasaan militer, kata Laurence, “telah mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk”.

“Penahanan semacam itu tidak hanya dimaksudkan untuk membungkam para pengkritik junta, tetapi juga dirancang untuk menanamkan rasa takut.”

Hampir 17.000 orang telah ditangkap sejak kudeta militer pada Februari 2021 dan lebih dari 13.000 masih ditahan, kata Laurence.

Dia menambahkan, pemimpin Komisi HAM PBB Volker Turk sedang menyiapkan laporan tentang situasi di Myanmar.

“Jalan keluar dari krisis Myanmar bukan dengan mengurung orang, melainkan dengan membiarkan mereka berpartisipasi secara bebas, penuh dan efektif dalam kehidupan politik,” katanya.