Netanyahu Tolak Solusi Dua Negara, Pemerintahan Biden Tetap Berkomitmen Jadi Sahabat Israel

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menegaskan pemerintahan Joe Biden tetap akan menjadi pendukung Israel kendati memiliki perbedaan pendapat dengan perdana menteri baru Israel, Benjamin Netanyahu. Pemerintahan Biden dan Netanyahu berbeda pendapat soal penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Washington selama ini mendukung solusi dua negara Israel Palestina untuk mengakhiri konflik. Namun, pemerintahan Netanyahu yang cenderung berhaluan ekstrem kanan enggan mengakui Palestina.

Baca Juga: Netanyahu Kembali Jadi PM Israel usai Menangi Pemilu, Lapid Janjikan Transisi Kekuasaan yang Teratur

Blinken menyatakan bahwa pemerintahan Biden akan terlibat dengan pemerintahan Netanyahu berdasarkan kebijakan, bukan persona politik. Namun, Blinken mengingatkan bahwa AS akan keberatan dengan kebijakan-kebijakan Tel Aviv yang memarginalisasi bangsa Palestina.

"Israel belakangan ini menggelar pemilu yang adil dan bebas dengan partisipasi yang sehat, dan pemerintahan baru diyakini akan mulai menjabat dalam kurun beberapa hari. Kami sepenuhnya menghormati pilihan demokratis rakyat Israel," kata Blinken dikutip Associated Press di Washington, Minggu (4/12/2022).

"Kami akan terus menunjukkan dukungan untuk prinsip-prinsip dasar demokrasi, termasuk penghormatan atas hak-haka komunitas LGBT dan perlakuan setara terhadap semua warga Israel," lanjutnya.

Lebih lanjut, Blinken mendesak dihentikannya eskalasi kekerasan di Tepi Barat belakangan ini. Israel sendiri rutin menggelar operasi pengamanan di Tepi Barat menyusul serangkaian serangan oleh individu Palestina ke wilayah Israel.

Di lain sisi, Blinken menegaskan bahwa Washington akan menentang segala tindakan yang bisa merusak prospek penyelesaian dengan solusi dua-negara Israel Palestina.

"Kami juga secara terang-terangan terus menentang tiap tindakan yang merusak prospek solusi dua-negara, termasuk, tetapi tidak terbatas pada perluasan pendudukan, pergerakan untuk menganeksasi Tepi Barat, gangguan atas status quo situs-situs religius bersejarah, penggusuran dan pengusiran, serta penghasutan kekerasan," kata Blinken.

Baca Juga: PBB Sepakat Peringati 75 Tahun Tragedi Nakba Palestina, Israel Meradang