Pertarungan Politik Malaysia Buntu, Raja Minta Pembentukan Pemerintah Persatuan

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Pertarungan politik Malaysia pasca-pemilu menemui jalan buntu setelah koalisi Barisan Nasional (BN) - Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) memutuskan untuk tidak mendukung pihak manapun, baik Pakatan Harapan (PH) maupun Perikatan Nasional (PN). Alhasil, tidak ada satu kubu pun yang mendapat mayoritas sederhana 112 dari 222 kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan.

Perkembangan terbaru seperti laporan Straits Times, Selasa (22/12/2022), Raja Malaysia meminta pembentukan pemerintah persatuan lintas koalisi, kata pemimpin PH Anwar Ibrahim setelah melakukan audiensi dengan Raja di istana yang juga dihadiri oleh pemimpin PN Muhyiddin Yassin.

Sebelumnya, aliansi BN-UMNO memutuskan untuk menjadi oposisi dan ditengarai ribut serta mengalami perpecahan secara internal terkait hasil pemilu. 

Anwar Ibrahim kepada wartawan setelah audiensi selama satu jam mengatakan, Raja memberikan nasihatnya, "pemerintahan yang akan dibentuk harus mewakili semua pihak, semua ras, agama, dan daerah".

“Saya menerima semangat pemerintah persatuan ini. Beri kami waktu dan agar Raja mempertimbangkan dan menggunakan kebijaksanaannya untuk membuat panggilan terakhir."

“Belum ada keputusan (tentang siapa yang akan menjadi perdana menteri). Ada lowongan dan terbuka untuk pelamar,” tambahnya.

Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah memanggil presiden Partai Keadilan Rakyat Anwar dan Ketua PN Muhyiddin setelah pemilihan umum yang diperebutkan dengan ketat pada Sabtu (19/11) lalu menghasilkan Parlemen yang digantung, atau tidak ada satu partai atau aliansi maupun koalisi yang punya cukup kursi untuk membentuk pemerintahan.

“Karena tidak ada kubu di parlemen yang punya mayoritas sederhana (setengah kursi parlemen plus satu), Yang Mulia menyetujui audiensi dengan para pemimpin koalisi Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional pada pukul 16.30,” bunyi pernyataan dari istana yang dikeluarkan pada Selasa (22/11).

Baca Juga: Keturunan Jawa sampai Batak di Pemilu Malaysia, Berkiprah Bentuk Pemerintahan Baru

Raja juga akan mewawancarai 30 anggota parlemen BN secara individual mulai Rabu (23/11) pagi, untuk memastikan apakah ada pemimpin yang dapat memimpin mayoritas Majelis Rendah.

Pendukung dari Pakatan Harapan berkumpul di luar gerbang istana, dengan sekitar 100-an dari mereka berseliweran, menurut situs berita Malaysiakini.

Kepala polisi Brickfields Amihizam Abdul Shukor mengatakan kepada media, kepolisian akan menambah jumlah personel keamanan yang hadir.

Baik Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional mengalami kekurangan memenuhi jumlah 112 anggota parlemen yang dibutuhkan untuk mengeklaim mayoritas sederhana di Parlemen.

Sementara itu, dukungan 30 anggota parlemen dari Barisan Nasional yang dipimpin UMNO sudah cukup untuk membuat kedua belah pihak melewati ambang batas.

“Dewan Agung Barisan Nasional memutuskan untuk tidak mendukung salah satu koalisi untuk membentuk pemerintahan. Barisan Nasional BN setuju untuk tetap menjadi oposisi,” kata caretaker Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob.

Yaakob sebelumnya ditengarai sangat menentang BN untuk berkoalisi dengan Pakatan Harapan, dan bersedia dipecat bila rencana itu jalan terus.

Baca Juga: Usai Pemilu Malaysia, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Belum Capai Kata Sepakat untuk Koalisi

Ini meskipun BN mengadakan pembicaraan yang mengejutkan dengan para pemimpin PH pada Senin pagi, termasuk calon perdana menteri Anwar.