Pembentukan Koalisi Malaysia Sengit, Barisan Nasional Klaim Belum Diajak Bicara Perikatan Nasional

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Pemerintah Malaysia berikutnya ternyata masih belum bisa dipastikan, walau terlihat condong ke koalisi Perikatan Nasional yang mendapat dukungan sebuah blok berpengaruh dari Sarawak pada Minggu (20/11/2022) setelah pemilihan umum gagal menghasilkan pemenang  mayoritas yang jelas.

Hasil penghitungan suara yang diumumkan pada Sabtu (19/11/2022), menunjukkan bangkitnya Perikatan Nasional atau Aliansi Nasional yang Melayu-sentris, yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Namun Raja Malaysia masih harus menyetujui kesepakatan apa pun.

Aliansi pimpinan Muhyiddin adalah underdog yang menikmati kenaikan tajam perolehan suara tak terduga dengan meraih 73 dari 222 kursi parlemen.

Dalam negosiasi pada Minggu, koalisi Muhyiddin semakin mendekati kemenangan setelah mendapatkan dukungan dari blok politik di Sarawak, sebuah negara bagian di pulau Kalimantan, yang merebut 22 kursi.

Perikatan Nasional dilaporkan masih membutuhkan dukungan dari pemain kunci lainnya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang telah lama berkuasa, untuk mengumpulkan suara mayoritas di parlemen.

Sebelumnya dilaporkan kesepakatan koalisi Perikatan Nasional telah terbentuk dengan UMNO di dalamnya.

Namun, pemimpin UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, Minggu, mengaku belum mengadakan pembicaraan dengan Muhyiddin soal pembentukan pemerintahan.

Dia mengatakan kandidat dari aliansi Barisan Nasional-nya telah menandatangani janji untuk memberinya mandat untuk memutuskan kerja sama politik apa pun.

Baca Juga: Malaysia Punya Pemerintahan Baru Dipimpin Perikatan Nasional, Pakatan Harapan Jadi Oposisi

Ahmad Zahid Hamidi yang mendapat tekanan untuk mengundurkan diri setelah kekalahan kedua UMNO dalam pemilihan umum, memperingatkan setiap anggota yang melanggar aturan partai akan dipecat dan harus mengosongkan kursi parlemen mereka di bawah undang-undang baru yang melarang pergantian partai.

Pernyataannya muncul di tengah perpecahan dalam aliansi yang dulunya kuat yang telah memerintah Malaysia sejak merdeka dari Inggris hingga skandal korupsi meruntuhkannya pada 2018.

UMNO dengan Barisan Nasional-nya hanya memenangi 30 kursi parlemen dalam penampilan terburuknya karena banyak orang Melayu memilih blok Muhyiddin, yang disebut-sebut sebagai alternatif yang "peduli, bersih, dan stabil".

Sekutu garis keras Perikatan Nasional adalah Partai Islam Pan-Malaysia (PAS), pemenang terbesar dengan perolehan 49 kursi, lebih dari dua kali lipat dari yang dimenanginya pada 2018.

PAS yang mempromosikan hukum syariah, menguasai tiga negara bagian dan sekarang menjadi satu-satunya partai terbesar.

Kebangkitan PAS memicu ketakutan akan Islamisasi yang lebih besar di negara itu.

Aliansi multietnis reformis yang dipimpin tokoh oposisi Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan, menduduki puncak persaingan dengan 82 kursi federal, tetapi jauh dari 112 yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas.

Baca Juga: Pemilu Malaysia Bakal Bikin Perlemen Menggantung, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin Bersaing Ketat

Anwar menegaskan kembali pada Minggu bahwa dia mendapat dukungan yang cukup dari anggota parlemen untuk menjadi mayoritas sederhana. Tetapi menolak untuk membocorkan rincian sampai Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah memberikan persetujuannya.

Peran raja sebagian besar bersifat seremonial di Malaysia, tetapi dia menunjuk orang yang dia yakini mendapat dukungan mayoritas di parlemen sebagai perdana menteri.

“Dengan tingkat dukungan tersebut, saya yakin akan diberikan kesempatan untuk memimpin negara ini,” ujar Anwar.

Istana mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Sultan Abdullah meminta para pemimpin politik untuk menyerahkan pilihan mereka sebagai perdana menteri dan aliansi yang akan dibentuk untuk mayoritas parlemen pada Senin (21/11/2022).

Raja mengatakan keputusannya akan bersifat final karena dia mendesak warga Malaysia untuk menerima hasilnya guna memastikan pemerintahan yang stabil.

"Pemilihan ini telah memperkuat politik identitas. Mengingat tidak ada partai yang memiliki mayoritas langsung, pemerintah koalisi yang baru dibentuk perlu mempersatukan bangsa," kata Amir Fareed Rahim, direktur strategi urusan publik di konsultan risiko politik, KRA Group.

Banyak orang Melayu pedesaan, yang merupakan dua pertiga dari 33 juta penduduk Malaysia – termasuk minoritas besar etnis China dan India – khawatir mereka akan kehilangan hak mereka dengan pluralisme yang lebih besar di bawah aliansi Anwar.

Hal ini dan korupsi di tubuh UMNO, menguntungkan blok Muhyiddin.