Negara Haiti Dilumpuhkan Geng, Pemerintah Sampai Minta Bantuan Tentara Internasional

PORT AU PRINCE, KOMPAS.TV - Pemerintah Haiti meminta tentara Internasional turun tangan usai negaranya dilumpuhkan oleh geng dan pengunjukrasa, seperti diwartakan Associated Press, Sabtu (8/10/2022).

Dalam sebuah dokumen yang ditandatangani Perdana Menteri Ariel Henry dan 18 pejabat tinggi, Jumat (7/9), dijelaskan bahwa pasokan air, bahan bakar, dan barang-barang pokok di negara itu mulai berkurang.

Para pemimpin yang membubuhkan tandatangannya dalam dokumen, menyatakan khawatir akan "risiko krisis kemanusiaan besar," yang mengancam kehidupan banyak orang.

Dokumen juga menyebut, Henry punya kewenangan meminta bantuan internasional untuk "pengerahan mendesak angkatan bersenjata khusus, dalam jumlah yang cukup," guna menghentikan krisis yang sebagian disebabkan oleh "tindakan kriminal geng bersenjata."

"Sangat penting memulai kembali kegiatan, demi menghindari sesak napas dalam ekonomi nasional," tertera dalam dokumen itu.

Kendati demikian, belum jelas kepada pihak mana dan apakah permintaan itu telah diajukan secara resmi.

Sebelumnya, pasukan penjaga perdamaian PBB pernah berada di negara itu, tetapi misi mereka berakhir lima tahun lalu, usai pendudukan sepanjang 11 tahun yang bermasalah.

Baca Juga: Haiti Mencekam! Dikepung Perang Geng, Ratusan Anak Terpaksa Mengungsi ke Sekolah

Pada Jumat (7/10) Kedutaan Besar AS mewajibkan warganya "meninggalkan Haiti, sekarang, mengingat situasi kesehatan, dan keamanan, serta tantangan infrastruktur di negara itu." 

"Kami mengutuk keras mereka yang terus memblokir distribusi bahan bakar dan kebutuhan lainnya ke bisnis Haiti," kata Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel.

Terlepas dari itu, banyak warga Haiti menolak gagasan intervensi internasional selepas pasukan penjaga perdamaian PBB dituduh melakukan kekerasan seksual, dan memicu epidemi kolera yang menewaskan hampir 10.000 orang, lebih dari sedekade lalu.

"Saya tidak berpikir Haiti membutuhkan intervensi lain," kata Mathias Pierre, mantan menteri pemilihan Haiti. 

"Kami telah melalui begitu banyak hal dan tidak ada yang terselesaikan," imbuhnya.

Kendati demikian, Pierre memohon pemerintah AS membantu negaranya mengurangi jumlah amunisi dan senjata yang mengalir ke Haiti. Negeri Paman Sam juga diminta melengkapi petugas polisi di sana, sehingga mereka punya lebih banyak senjata untuk menjalankan operasi intelijen pada geng.

Baca Juga: Kurang Pangan, Puluhan Napi Haiti Meninggal di Penjara pada 2022