7 Bulan Invasi Rusia ke Ukraina, Dewan HAM PBB Setuju Tunjuk Ahli untuk Teliti Catatan HAM Moskow

JENEWA, KOMPAS.TV — Dewan HAM PBB memilih untuk menunjuk seorang ahli independen yang akan bertugas meningkatkan pengawasan terhadap catatan hak asasi Rusia di dalam negeri, Jumat (7/10/2022).

Melansir Associated Press, keputusan itu diambil ketika banyak beredar kabar tentang penangkapan sewenang-wenang, tindakan keras terhadap suara-suara yang berbeda pendapat, dan pembatasan kebebasan berbicara yang memburuk selama perang di Ukraina.

Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara meloloskan proposal, yang diajukan minggu lalu oleh semua negara anggota Uni Eropa kecuali Hongaria, dengan 17-6 suara, dengan 24 abstain.

Sesaat sebelum pemungutan suara di Jenewa, kelompok hak asasi manusia (HAM) Rusia Memorial dinobatkan sebagai salah satu pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2022.

Proposal asli menyatakan keprihatinan tentang "penutupan paksa massal" media independen, organisasi non-pemerintah, dan kelompok oposisi di Rusia.

Mayoritas negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia dalam pemungutan suara itu setuju menunjuk "pelapor khusus" atau Special Rapporteur untuk mengawasi pelanggaran HAM di Rusia, sebagian dengan mengandalkan bantuan dari kelompok dan aktivis Rusia yang masih berada di dalam dan luar negeri.

Baca Juga: Cadas, Indonesia Tolak Usulan AS untuk Debat Isu Uighur di Dewan HAM PBB

Dewan sebelumnya menunjuk Komisi Penyelidikan, badan pengawasan tertinggi yang didukung PBB, yang menyelidiki pelanggaran hak terkait dengan perang Rusia di Ukraina.

Pemerintah Rusia dilaporkan mengambil sejumlah langkah untuk membatasi perbedaan pendapat dalam negeri atas perang tersebut, termasuk mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi penyebaran berita "palsu" tentang militer Rusia.

Rusia adalah anggota Dewan Hak Asasi Manusia sampai awal tahun ini, ketika Rusia menangguhkan partisipasinya karena Majelis Umum PBB akan mencabut keanggotaannya karena invasi ke Ukraina.

Jumat adalah hari terakhir sesi musim gugur Dewan HAM PBB.

Sehari sebelumnya, negara-negara anggota menolak proposal, yang pertama kali diajukan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Barat lainnya, untuk mengadakan debat tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang Barat China.