Cadas, Indonesia Tolak Usulan AS untuk Debat Isu Uighur di Dewan HAM PBB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Indonesia menolak usulan Amerika Serikat (AS) untuk menggelar debat di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai isu Uighur di Xinjiang, China.

Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Febrian A Ruddyard dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/10/2022) menyatakan, “Indonesia tidak dalam posisi untuk mendukung rancangan keputusan mengenai penyelenggaraan debat tentang situasi HAM di Wilayah Otonomi Xinjiang Uighur.”

Penolakan tersebut, kata Febrian, didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan yang diajukan oleh negara pengusung dalam Dewan HAM tidak akan menghasilkan kemajuan yang berarti.

Pasalnya, kata Febrian dalam pernyataan tertulisnya, utamanya karena tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari negara yang berkepentingan.

Namun, Duta Besar Febrian juga menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi yang aktif dan dinamis, tetap berkomitmen menyelesaikan isu Uighur.

Baca Juga: PBB: Ada Kemungkinan Terjadi Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang

“Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap kondisi saudara dan saudari Muslim di bagian dunia lainnya. Adalah tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari umat Islam untuk saling menjaga satu sama lain,” kata Febrian.

Sejumlah upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia guna merespons isu Uighur, antara lain berdiskusi dengan pemerintah dan masyarakat China terkait pemajuan dan pelindungan HAM umat Muslim Uighur serta terus bekerja sama dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya untuk membahas isu tersebut.

“Tujuan utama dari diskusi dan keterlibatan Indonesia dimaksud adalah untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan saudara-saudari Muslim kita di Xinjiang,” tutur Febrian.

Pada Kamis (6/10/2022), Dewan HAM PBB melakukan pemungutan suara tentang penyelenggaraan debat mengenai kondisi etnis Uighur di China.

Dari 47 anggota yang menyampaikan sikapnya, 19 negara menentang debat tersebut, 17 negara menerima, sementara 11 negara lainnya memilih abstain.