Menlu China di Majelis Umum PBB: Siapa Halangi Reunifikasi Taiwan akan Digilas Roda Sejarah

Perkara Taiwan sendiri adalah salah satu isu terpenting bagi pemerintah China. Namun, kehadiran Menlu Wang ke Majelis Umum, alih-alih Presiden China Xi Jinping, dipandang sebagai tanda bahwa pidato itu tidak terlalu signifikan.

Taiwan dan China dipisahkan usai perang saudara pada 1949. Taiwan lalu memiliki pemerintahan sendiri di Taipei dan menyandang status merdeka secara de facto.

Beijing, melalui prinsip satu-China, mengeklaim Taiwan sebagai salah satu provinsinya. Prinsip satu-China ini dianut oleh sebagian besar komunitas internasional, termasuk Indonesia, dalam kebijakan luar negeri tentang China.

“Pemerintah RRC adalah satu-satunya pemerintahan yang merepresentasikan seluruh China. Prinsip satu-China telah menjadi suatu norma dasar dalam hubungan internasional,” kata Wang.

Untuk menegaskan klaimnya atas Taiwan, China terus menekan entitas-entitas berpengaruh di dunia, mulai dari negara, perusahaan, bahkan hingga pembuat peta. 

Kebijakan-kebijakan China mengisolasi Taiwan dari panggung internasional. Namun, sejumlah negara anggota PBB memilki hubungan diplomatik dengan Taipei.

Salah satunya adalah Saint Vincent and the Grenadines, negara di Laut Karibia.

Di Majelis Umum PBB, Perdana Menteri Saint Vincent and the Grenadines Ralph Gonsalves pun mendesak komunitas internasional untuk memberi akses lebih leluasa ke Taiwan di organisasi-organsiasi internasional.

“Bagaimana bisa kita berdiri bertanya-tanya, dalam kesunyian relatif dan senang hati berdiam, tak memedulikan hak absah Taiwan untuk eksis sesuai keinginan dan kehendak rakyat Taiwan?” kata Gonsalves dalam pertemuan Majelis Umum PBB.

Baca Juga: China Tegaskan Tetap Berposisi Obyektif dan Adil di Perang Rusia Ukraina, Dorong Musyawarah