PBB: Ada Kemungkinan Terjadi Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang

JENEWA, KOMPAS.TV - Penahanan China terhadap Muslim Uyghur dan kelompok etnis Muslim lainnya di Xinjiang mungkin merupakan kejahatan kemanusiaan. Hal ini diungkapkan kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporan yang telah lama ditunggu-tunggu. Laporan ini akhirnya dirilis pada Rabu (31/8/2022).

Laporan tersebut menyerukan tanggapan internasional yang mendesak untuk tuduhan penyiksaan dan pelanggaran hak lainnya dalam upaya Beijing untuk membasmi terorisme.

Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet tidak mengindahkan seruan China untuk menahan laporan tersebut. Perjalanan PBB ke Xinjiang pada Mei lalu menurut Beijing adalah bagian dari kampanye Barat untuk mencoreng reputasi China.

Laporan itu, yang menurut para diplomat Barat dan pejabat PBB telah siap selama beberapa bulan lalu, namun baru diterbitkan hanya beberapa saat setelah masa jabatan Bachelet berakhir.

Baca Juga: China dan AS Saling Balas Sanksi karena Tuduhan Pelanggaran HAM Muslim Uyghur

Tetapi laporan Bachelet datang dengan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan negara-negara anggota yang menyusunnya. Menjelang dirilis, laporan ini memicu perdebatan tentang pengaruh China di badan dunia dan melambangkan dinginnya hubungan diplomatik antara Beijing dan Barat mengenai hak asasi manusia.

Beberapa jam sebelum laporan dirilis, duta besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan Beijing tetap sangat menentang dirilisnya laporan tersebut.

"Kami belum melihat laporan ini, tetapi kami sepenuhnya menentang laporan semacam itu, kami tidak berpikir itu akan menghasilkan kebaikan bagi siapa pun," kata Zhang kepada wartawan di luar Dewan Keamanan PBB.

"Kami telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada komisaris tinggi dan dalam beberapa kesempatan lain bahwa kami dengan tegas menentang laporan semacam itu," ujarnya seperti dikutip dari The Associated Press.

“Kita semua tahu betul bahwa apa yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat dari motivasi politik, dan tujuannya pasti untuk merusak stabilitas China dan untuk menghalangi pembangunan China,” tambahnya.

Bachelet mengatakan dalam beberapa bulan terakhir bahwa dia menerima tekanan dari kedua belah pihak untuk menerbitkan - atau tidak menerbitkan - laporan tersebut.

Pada bulan Juni, Bachelet mengatakan dia tidak akan mencari masa jabatan baru sebagai kepala badan hak asasi PBB, dan berjanji laporan itu akan dirilis pada 31 Agustus. Dia mengisyaratkan minggu lalu bahwa kantornya mungkin melewatkan tenggat waktu, namun akan berusaha mengeluarkan laporan itu sebelum akhir masa jabatannya.

Baca Juga: Museum Holocaust AS: Penindasan China Terhadap Muslim Uyghur Makin Meningkat

Bachelet telah mengarahkan pandangannya ke Xinjiang setelah menjabat pada September 2018, tetapi diplomat Barat menyuarakan keprihatinan secara pribadi bahwa selama masa jabatannya, dia tidak cukup menantang China ketika pemantau hak asasi lainnya sudah menyebutkan terjadinya pelanggaran terhadap Muslim Uyghur dan etnis lainnya di Xinjiang.

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah China di Xinjiang telah menahan sekitar satu juta orang Uyghur dan kelompok etnis lainnya. Beijing menyebut kamp tersebut sebagai “pusat pelatihan”, namun mantan tahanan menggambarkan situasinya merupakan pusat penahanan yang brutal.

Sejak saat itu, Beijing telah menutup banyak kamp, tetapi ratusan ribu orang masih terus mendekam di penjara dengan tuduhan rahasia yang tidak jelas.

Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, menuduh Beijing melakukan genosida di Xinjiang.