PM Ismail Sabri Angkat Suara, Sebut China Harusnya Patuhi Hukum Laut PBB di Laut China Selatan

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob unjuk gigi dan angkat suara terkait China dan sengkarut perbatasan Laut China Selatan.

PM Ismail Sabri hari Selasa (23/8/2022) mengatakan, banyak masalah dapat diselesaikan untuk Laut China Selatan jika China dapat mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut, United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS dan kode tata perilaku atau Code of Conduct/DoC.

Ismail Sabri menyampaikan pandangan itu saat sesi wawancara dengan media internasional dalam rangka Inspirasi Setahun Keluarga Malaysia di Kantor Perdana Menteri di Putrajaya, Senin.

"Jika China dapat mematuhi undang-undang dan Code of Conduct dan sebagainya, banyak masalah dapat diselesaikan. Malaysia, Vietnam, Filipina terdampak, banyak negara terdampak karena kebijakan China tentang Laut China Selatan," ujar PM Ismail Sabri.

Ia mengatakan, hampir semua negara di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN juga mengangkat isu Laut China Selatan dan menegaskan perlunya China mematuhi UNCLOS.

"Kita juga sedang meminta Code of Conduct ini dipercepat supaya tidak timbul isu terkait," ujar dia.

Baca Juga: Selat Taiwan dan Laut China Selatan Memanas, Angkatan Udara China dan Thailand Gelar Latihan Bersama

Masalah terkait Laut China Selatan, menurut dia, bisa dikurangi.

Malaysia dan negara-negara lainnya terdampak langsung dengan kebijakan China, terutama dengan klaim sembilan garis putus-putus (nine dash lines).

Ia menekankan, Laut China Selatan harus tetap menjadi daerah bebas untuk perdagangan. Kebebasan navigasi perlu dihormati oleh semua pihak di sana.

Negara-negara ASEAN dan China menandatangani Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak (Declaration of Conduct of Parties/DOC) di Laut China Selatan, yang di dalamnya disepakati CoC pada 4 November 2002, sebagai langkah untuk menjamin perdamaian, stabilitas, serta menghindari ketegangan di kawasan perairan tersebut.

Proses perundingan pembentukan CoC yang lebih konkret dan terperinci untuk mengatur perilaku negara terkait di Laut China Selatan juga masih dilakukan antara negara ASEAN dan China.