Menlu India Bela Sikap Negaranya yang Jaga Hubungan Diplomatik dengan Myanmar

BANGKOK, KOMPAS.TV - Menteri luar negeri India Subrahmanyam Jaishankar membela hubungan negaranya dengan junta militer Myanmar, seperti laporan Straits Times, Kamis (18/8/2022).

Posisi India itu ditegaskan meski kekhawatiran internasional terus meningkat atas eksekusi mati aktivis demokrasi baru-baru ini dan pertanyaan tentang legitimasi pemilihan umum yang direncanakan untuk tahun depan.

Tahun lalu, eksperimen demokrasi Myanmar yang telah berlangsung selama satu dekade berhenti mendadak lewat kudeta militer. Kudeta itu kemudian berkembang menjadi konflik berdarah setelah militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi.

Myanmar saat ini menjadi paria dunia, dan beberapa negara Barat menurunkan tingkat hubungan diplomatik dan menghujani junta militer dengan berbagai sanksi ekonomi.

Tetapi, India, China, dan Rusia terus terlibat dengan junta militer, termasuk melakukan kunjungan setingkat menteri.

Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar mengatakan posisi New Delhi atas Myanmar konsisten selama beberapa dekade hingga ke perjuangan melawan kolonialisme.

"Hubungan kami bukanlah sesuatu yang harus dinilai oleh politik saat ini," kata Dr Jaishankar saat bicara di Universitas Chulalongkorn di Bangkok, Thailand.

Sebagai tetangga langsung, India tidak dapat menghindari berurusan dengan rezim junta militer karena masalah perbatasan seperti kejahatan terorganisir, virus corona, dan pemberontak India di Myanmar, katanya.

Baca Juga: Menlu Rusia Datang ke New Delhi, Puji Objektivitas India dalam Konflik Rusia dan Ukraina

"Kita juga harus mengelola hubungan perbatasan kita dan kerumitan sebagai tetangga," katanya.

Awal tahun ini, duta besar baru New Delhi untuk Myanmar menyerahkan mandatnya kepada pemimpin kudeta Min Aung Hlaing, menjadikan India salah satu dari sedikit negara yang mengakui junta sebagai pemerintah yang sah.

Dr Jaishankar mengatakan, sebagai tetangga dekat, India punya empati dan pemahaman yang berbeda dari negara-negara lain yang jauh, namun merasa lebih tahu tentang demokrasi Myanmar.

Terlepas dari keterlibatan mereka dengan junta, "Kami sangat percaya Myanmar paling baik menjadi negara demokrasi, dengan mencerminkan apa sentimen dan keinginan rakyatnya," katanya.

Upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis oleh blok regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN sejauh ini terbukti tidak membuahkan hasil.

Pekan lalu, junta yang berkuasa di Myanmar membatasi 92 partai politik di negara itu untuk bertemu dengan orang asing atau organisasi internasional menjelang pemilihan umum tahun depan.

Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mendesak masyarakat internasional untuk menolak "pemilihan palsu" junta yang direncanakan tahun depan.

Suu Kyi ditahan sejak Februari 2021 dan menghadapi serangkaian dakwaan yang bisa membuatnya dipenjara selama lebih dari 150 tahun.