China dan Taiwan Masing-masing Gelar Latihan Militer, China untuk Invasi, Taiwan Untuk Lawan Invasi

HUALIEN, KOMPAS.TV — Taiwan hari Rabu, (17/8/2022) menggelar latihan militer untuk menunjukkan kemampuan melawan China yang menekan agar Taiwan menerima kontrol politik Beijing atas pulau yang berpemerintahan sendiri itu, menyusul putaran baru latihan yang dianggap mengancam dari China seperti dilansir Associated Press, Rabu (17/ 8/2022)

Latihan hari Rabu di daerah tenggara Hualien menyusul latihan penembakan rudal, serangan ke laut dan wilayah udara Taiwan oleh kapal dan pesawat dari Tentara Pembebasan Rakyat China, sayap militer Partai Komunis China yang berkuasa.

"Kami mengutuk keras provokasi militer China yang terus menerus di sekitar laut dan udara Taiwan yang merusak perdamaian regional," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan Sun Li-fang kepada wartawan di Pangkalan Angkatan Udara Hualien.

“Operasi militer komunis China memberi kami kesempatan untuk pelatihan kesiapan tempur,” kata Sun.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Joanne Ou mengatakan China menggunakan kunjungan baru-baru ini oleh anggota Kongres AS termasuk Ketua Kongres Nancy Pelosi sebagai dalih untuk meningkatkan upayanya untuk mengintimidasi Taiwan agar menerima apa yang disebutnya sebagai "penyatuan kembali secara damai."

“China melancarkan provokasi militer dengan alasan itu. Ini tidak masuk akal dan tindakan barbar, yang juga merusak stabilitas regional dan mengganggu kegiatan pelayaran dan komersial di kawasan Indo-Pasifik,” kata Ou.

China melihat pulau itu sebagai provinsi yang memisahkan diri untuk dianeksasi secara paksa jika perlu, dan menganggap kunjungan ke Taiwan oleh pejabat asing sebagai pengakuan kedaulatan atas Taiwan.

Baca Juga: Putin Kecam Dominasi AS, Sebut Petualangan Washington di Taiwan Picu Ketidakstabilan Global

Di samping ancaman militernya, China memberlakukan larangan visa dan sanksi lainnya hari Selasa terhadap tokoh politik Taiwan.

China tidak menjalankan otoritas hukum yang efektif atas Taiwan dan tidak jelas apa dampak sanksi tersebut.

China memutus semua kontak dengan pemerintah Taiwan tak lama setelah terpilihnua Presiden Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik pro-kemerdekaan pada 2016. Tsai sangat terpilih kembali pada tahun 2020.

DPP juga mengontrol legislatif, sementara sebagian besar orang Taiwan mendukung untuk mempertahankan status quo kemerdekaan de facto bersama dengan hubungan ekonomi dan sosial yang kuat antara kedua pihak.

China menuduh Washington mendorong kemerdekaan Taiwan melalui penjualan senjata dan keterlibatan antara politisi AS dan pemerintah pulau itu.

AS mengatakan tidak mendukung kemerdekaan dan tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, tetapi secara hukum terikat untuk memastikan Taiwan dapat mempertahankan diri terhadap ancaman dari China, termasuk blokade.

Selain menempatkan militernya dalam status siaga, Taiwan mengecilkan ancaman dari latihan Tiongkok dan kehidupan berlanjut seperti biasa bagi populasi 23 juta yang hidup di bawah bayang-bayang retorika perang dan gemuruh sabetan pedang China selama lebih dari tujuh dekade.