Perang Twit Level Negara Besar: Adu Kicauan China vs Amerika Soal Kebijakan Krisis Iklim

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah China dan Amerika Serikat (AS) terlibat dalam perang twit sepekan belakangan tentang kebijakan penanganan krisis iklim masing-masing negara. Perang twit ini menarik perhatian luas karena, selain dilakukan di platform Twitter, juga melibatkan dua negara polutan gas rumah kaca terbesar sedunia.

Sebagaimana disarikan Associated Press, Rabu (17/8/2022), perang twit ini diawali cuitan akun juru bicara Kementerian Luar Negeri China yang mempertanyakan kemampuan Washington mengeksekusi undang-undang tentang iklim. Pekan ini, Presiden AS Joe Biden menandatangani peraturan perundangan baru tentang iklim yang disebut tonggak bersejarah.

Duta Besar AS untuk China Nicholas Burns kemudian merespons dengan menegaskan bahwa Washington akan memenuhi komitmennya. Ia juga mendesak Beijing melanjutkan perundingan iklim antara kedua negara, mencuit, “Kami siap.”

Perundingan iklim kedua negara merupakan salah satu ikatan diplomatik yang dibekukan China menyusul kunjungan nekat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada awal Agustus lalu.

Baca Juga: Asia Rentan Alami Bencana Alam, ASEAN dan China Perkuat Kerja Sama Tanggap Darurat Bencana

Perang twit China vs AS pun menonjolkan urgensi dan pentingnya perundingan iklim China-AS: kemitraan China-AS umum dianggap vital dalam upaya dunia mengatasi pemanasan global.

Setelah Kongres AS meloloskan RUU tentang krisis iklim pada Jumat (12/8) lalu, Dubes Burns segera bermanuver di Twitter untuk mengatakan bahwa AS mengurus krisis iklim dengan investasi terbesar yang pernah ada. Ia mendesak China mengikuti langkah serupa.

Pada Selasa (16/8), akun Kementerian Luar Negeri China mengutip twit Burns dan menanggapi: “Senang mendengarnya. Namun apa yang penting adalah: bisakah AS memenuhinya?”

China kemudian mengelaborasi pertanyaan tersebut dengan menyarankan AS agar memenuhi janji negara-negara kaya untuk membantu keuangan negara yang lebih miskin dalam upaya mengatasi krisis iklim.

Lebih lanjut, China mendesak AS mencabut sanksi terhadap ekspor industri solar dari Daerah Otonomi Xinjiang yang diberlakukan karena dugaan kerja paksa.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian sendiri telah merespons RUU tentang krisis iklim AS pada pekan lalu. Ia menyebut Washington mestinya “memenuhi tanggung jawab historis serta kewajiban tertunda tentang perubahan iklim dan berhenti mencari-cari alasan untuk kelambanannya.”

Perang twit di atas pun menyoroti jurang perspektif antara China dan AS yang saling berebut pengaruh dan semakin tidak mau bekerja sama. Isu Taiwan dan asertivitas militer China di Indo-Pasifik merupakan salah satu titik perselisihan hubungan dua negara besar itu beberapa tahun belakangan.

Kemitraan iklim China-AS sendiri merupakan satu dari sedikit medium kooperatif antara dua negara yang berseteru tersebut. Ketika China membekukan kemitraan ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebutnya “bukan menghukum Amerika Serikat—itu menghukum dunia.”

Sementara itu, di luar Twitter, pakar China menyanjung sebagian UU tentang krisis iklim Washington, tetapi menyebutnya terlambat dan tidak cukup.

“Meskipun terdapat sejumlah pencapaian baru dalam rancangan undang-undang ini (kini telah menjadi UU), saya khawatir itu tidak bisa menegakkan kembali kepemimpinan AS tentang perubahan iklim,” kata Teng Fei, profesor Institut Ekonomi dan Energi Lingkungan Universitas Tsinghua China.

Baca Juga: Terancam Musnah Tenggelam, Pemimpin Negara Kepulauan di Pasifik Nyatakan Keadaan Darurat Iklim