Qatar Kecewa dengan Cara Taliban Perlakukan Perempuan, Minta Sekolah Dibuka, Patuhi Perjanjian Doha

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri Qatar Syaikh Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani mengaku pihaknya kecewa atas cara pemerintahan Taliban memperlakukan hak-hak perempuan. Salah satu kebijakan yang dikritik adalah hak perempuan mengenyam pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Al-Thani dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di Kuala Lumpur, Minggu (14/8/2022).

“Tentu saja, kami sangat kecewa dengan sejumlah kebijakan yang diberlakukan terhadap para gadis dan wanita Afghan. Kami mendesak Taliban untuk memutarbalikkan kebijakan-kebijakan itu dan memberi semua orang di Afghanistan hak mereka untuk mengakses pendidikan,” kata Al-Thani dikutip Ariana News.

Ketika awal mendepak pemerintahan Ashraf Ghani, Taliban berjanji akan menggelar pemerintahan yang lebih inklusif. Namun, kelompok yang mendirikan Emirat Islam Afghanistan itu justru menerbitkan berbagai kebijakan ketat yang disorot komunitas internasional.

Baca Juga: Sudah Satu Tahun Remaja Perempuan Afghanistan Dilarang Bersekolah, Belum Juga Ada Titik Terang

Remaja putri di berbagai wilayah Afghanistan dilarang mengenyam sekolah formal. Kendati sejumlah pejabat Taliban mengaku akan mengizinkan remaja putri kembali bersekolah, janji tersebut belum terwujud.

Pada Maret lalu, Taliban sedianya akan kembali mengizinkan remaja perempuan bersekolah. Namun, para perempuan yang hendak kembali bersekolah disuruh pulang, belum diterima.

Kejadian tersebut dikritik oleh Qatar. Pemerintah Qatar dilaporkan berulangkali menegaskan kepada Taliban perlunya menghormati hak-hak semua segmen masyarakat Afghanistan.

Di lain sisi, Al-Thani meminta Taliban mematuhi Perjanjian Doha yang dibuat dengan Amerika Serikat (AS) pada 2020 silam.

Dalam perjanjian itu, Taliban sepakat untuk tak mengizinkan tanah Afghanistan menjadi basis kelompok ekstremis yang dapat menyerang AS dan sekutunya.

Sebagai gantinya, AS dan NATO akan menarik pasukan dari Afghanistan, berujung pada pendudukan Kabul pada Agustus 2021 silam.

“Kami sangat khawatir tentang situasi di Afghanistan dan mendesak semua pihak mematuhi Perjanjian Doha, khususnya komitmen mereka terhadap kontra-terorisme,” kata Al-Thani.

Baca Juga: Taliban Pukuli Perempuan dan Lakukan Tembakan ke Udara saat Bubarkan Unjuk Rasa Kaum Perempuan