Latvia Akhirnya Akui Rusia sebagai Negara Sponsor Terorisme, akibat Serang Warga Sipil Ukraina

RIGA, KOMPAS.TV - Parlemen Latvia mengumumkan penetapan Rusia sebagai negara sponsor terorisme pada Kamis (11/8/2022).

Penetapan itu dibuat Parlemen Latvia atas penyerangan Rusia terhadap warga sipil Ukraina saat perang di negara itu.

Para anggota Parlemen Latvia juga meminta agar negara-negara lain mengikuti jejak mereka.

Latvia sendiri mengikuti apa yang sebelumnya dilakukan oleh Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: Diplomat Rusia Menakuti Dunia, Sebut Serangan Ukraina ke PLTN Zaporizhzhia Bisa Buat Bencana Nuklir

Dikutip dari ABC News, Parlemen Latvia mengadopsi pernyataan keras yang menuduh Moskow menggunakan penderitaan dan intimidasi sebagai alat dalam upaya menurunkan moral rakyat dan angkatan bersenjata Ukraina serta melumpuhkan fungsi negara.

“Parlemen Latvia mengakui kekerasan Rusia terhadap warga sipil dalam meraih tujuan politik sebagai terorisme, mengakui Rusia sebagai negara sponsor terorisme dan meminta negara dengan pemikiran sama untuk memperlihatkan pandangan yang sama,” bunyi pernyataan mereka.

Sebanyak 67 anggota perlemen di majelis dengan 100 kursi itu memberikan suara mendukung untuk mengadopsi pernyataan tersebut. Sementara 16 lainnya abstain.

Resolusi itu mengatakan pasukan Rusia sengaja menargetkan warga sipil Ukraina dalam perang, termasuk serangan ke teater di Mariupol pada Maret, pusat perbelanjaan di Kremenchuk pada Juni, dan daerah perumahan Odesa, Juli lalu.

Rusia sendiri membantah menargetkan warga sipil pada serangan yang mereka gambarkan sebagai operasi militer khusus.

Baca Juga: Sebal Selalu Bocor, Zelenskyy Perintahkan Pejabat Ukraina Stop Bicara Taktik Militer kepada Wartawan

Parlemen Latvia juga meminta negara-negara Barat untuk menambah sanksi terhadap Rusia, dan meminta para anggota Uni Eropa untuk menghentikan pemberian visa turis kepada warga Rusia dan Belarusia.

Komite Urusan Luar Negeri dari Parlemen Latvia telah mengadopsi pernyataan itu pada pekan lalu, sebelum mengajukannya kepada majelis.

Ketua Komite Rihars Kols mengatakan, resolusi itu merupakan pernyataan politik yang dapat memberikan implikasi praktis untuk menginspirasi negara-negara lain untuk mengambil langkah yang sama.

Kols mengatakan Lithuania sudah mengadopsi resolusi yang sama pada Mei, dan Estonia akan mengikuti pada beberapa pekan ke depan.