Jadi Tempat Cari Nafkah TKI, Taiwan: Kami Diblokade dan Diancam China, Minta Solidaritas Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Taiwan mengaku diblokade militer China dan terus beroleh ancaman dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) usai kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi pada 2-3 Agustus lalu.

Hal tersebut disampaikan dalam keterangan Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taiwan (TETO) yang diterima Antara pada Sabtu (6/8/2022).

Keterangan TETO disampaikan sehubungan latihan militer PLA di sekitar Taiwan pada 4-7 Agustus. China segera mengumumkan latihan militer di sekitar negara-kepulauan itu beberapa saat setelah Pelosi mendarat di Taipei.

Militer China dilaporkan mengelar latihan tembakan langsung di wilayah udara dan enam zona perairan Taiwan, yakni di sisi utara, timur laut, barat laut, timur, selatan, dan barat daya.

"Latihan militer ini telah memblokade laut dan udara Taiwan, memengaruhi operasional 17 jalur pelayaran internasional dan tujuh pelabuhan internasional dari Taiwan, dan beberapa latihan telah menginvasi perairan teritorial, wilayah berdekatan, dan wilayah udara Taiwan," kata representatif TETO, John Chen dalam keterangan tersebut.

Baca Juga: Taiwan Meminta Indonesia Ikut Mengutuk Tindakan Militer China, Disebut Mengancam Stabilitas Regional

Taipei mengeklaim aksi militer China dapat mengganggu stabilitas kawasan dan Selat Taiwan. Latihan gabungan PLA juga disebut mengganggu operasi pesawat dan kapal sipil yang melintas di kawasan itu.

“Perdamaian di Selat Taiwan sangat penting bagi perdamaian dan stabilitas regional, dan pada saat bersamaan juga akan memengaruhi kesejahteraan sebagian besar diaspora Indonesia di Taiwan," sambung Chen.

Taiwan sendiri menjadi tempat mencari nafkah bagi banyak tenaga kerja atau pekerja migran asal Indonesia. Menurut data Kementerian Perburuhan Taiwan via SCMP, per Maret 2022, ada sebanyak 236.000 buruh migran Indonesia di negara itu alias 35 persen dari total buruh migran di Taiwan.

Keterkaitan ini membuat Chen meminta masyarakat Indonesia menunjukkan solidaritas untuk Taiwan di tengah ancaman China.

Meskipun memiliki hubungan ketenagakerjaan erat dengan Taiwan, kebijakan luar negeri Indonesia menganggap negara-kepulauan itu sebagai bagian China sesuai klaim Beijing.

Pemerintah RI menganut prinsip Satu China, dasar pemerintahan Xi Jinping untuk mengeklaim Taiwan sebagai provinsinya dan mendesakkan reunifikasi paksa.

Melalui prinsip Satu China, Beijing hanya mengakui Republik Rakyat China sebagai satu-satunya negara yang berhak menyandang nama China.

Republik China sendiri merupakan negara modern pertama di China daratan yang mengakhiri era kekaisaran pada 1912. Sebagai hasil Perang Sipil China antara pemerintahan Chiang Kai-shek lawan Partai Komunis China, pada 1949, pemerintah Republik China terusir ke Taiwan hingga sekarang.

Kunjungan Nancy Pelosi ke Taipei pekan ini meningkatkan eskalasi situasi China-Taiwan secara signifikan. Sejumlah pihak bahkan khawatir latihan gabungan PLA adalah simulasi untuk menggelar operasi militer dalam rangka reunifikasi paksa.

Setelah kunjungan Pelosi, menurut rilis pers Komando Palagan Timur PLA, Rabu (4/8) lalu, pasukan gabungan menggelar latihan tempur realistis di lautan dan wilayah udara di utara, barat daya, dan tenggara Taiwan.

Latihan gabungan ini dilaporkan melibatkan perlengkapan tempur canggih seperti jet tempur siluman J-20, pesawat pengebom H-6K, jet tempur J-11, kapal perusak tipe 052D, kapal korvet tipe 056A, dan rudal balistik jarak pendek DF-11.

Baca Juga: Pelosi: China Mungkin Bisa Isolasi Taiwan, tapi Tak Bisa Larang Kunjungan Pejabat AS ke Sana