Rusia Dakwa 92 Anggota Militer Ukraina atas Kejahatan Kemanusiaan, Usulkan Pengadilan Internasional

MOSKOW, KOMPAS.TV - Rusia secara mengejutkan telah mendakwa 92 anggota militer Ukraina atas kejahatan kemanusiaan.

Dakwaan tersebut diungkapkan oleh Kepala Komite Investigasi Rusia, Alexander Bastrykin.

Bastrykin mengungkapkan kepada situs Pemerintah Rusia, Rossiiskaya Gazeta bahwa lebih dari 1.300 penyelidikan kriminal telah dilakukan.

Ia juga mengusulkan pengadilan internasional yang didukung oleh negara-negara termasuk Bolivia, Iran dan Suriah.

Baca Juga: Zelensky: Pasukan Ukraina Selangkah demi Selangkah Masuk Kherson

Ia mengungkapkan sekitar 96 orang, termasuk 51 komandan angkatan bersenjata Ukraina, menjadi pihak yang dicari.

“Mereka terlibat dalam kejahatan terhadap kedamaian dan keamanan bagi kemanusiaan,” katanya di surat kabar tersebut dikutip dari BBC.

Ukraina sendiri telah melakukan investigasi, dan pada bulan ini telah memeriksa lebih dari 12.000 kejahatan perang dan kejahatan karena agresi, yang dilakukan tentara Rusia sejak awal invasi pada Februari lalu.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menggambarkan Ukraina sebagai tempat kejadian perkara.

Mereka juga telah mengirim penyelidik dan ahli forensik ke sana.

Kremlin pun membantah semua tuduhan kejahatan perang, atau menargetkan penduduk sipil.

Mereka malah menyalahkan Ukraina dengan tuduhan menyerang infrastruktur dan membunuhi warganya sendiri.

Tuduhan Rusia itu pun secara luas dibantah oleh pemimpin internasional.

Baca Juga: Menlu Rusia Bela Diri saat Bertemu Liga Arab, Bantah Moskow Sebabkan Krisis Pangan Global

Bastrykin pun menuduh Barat secara terbuka telah mensponsori nasionalisme Ukraina.

Ia juga menegaskan pengadilan yang didukung oleh PBB jelas sangat meragukan.

Rusia sendiri berulangkali membuat klaim bahwa Ukraina dipimpin oleh neo-Nazi sebagai justifikasi melakukan penyerangan yang disebut “operasi militer khusus”.

Bastrykin pun mengajukan agar pengadilan internasional dibuat dengan negara yang memiliki posisi netral atas masalah Ukraina, khususnya Suriah, Iran dan Bolivia.