Shinzo Abe di Antara Abenomics, Kultus Keagamaan, dan Ultranasionalis Nippon Kaigi

Abenomics adalah kebijakan yang didasarkan pada “tiga arah”, yakni stimulus fiskal, pelonggaran moneter, serta refromasi struktural. Kebijakan ini diharapkan bisa merevitalisasi ekonomi Jepang.

Akan tetapi, agenda terselubung amandemen konstitusi tidak dilewatkan oleh pengamat dan oposisi. Pada 2017 silam, lawan politik LDP, koalisi Partai Demokratik Jepang (DPJ) mengampanyekan isu yang jelas mereka menangkan: ikrar untuk mencegah amandemen konstitusi.

“Di bawah pemerintahan Abe, hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat dan hak publik untuk mengakses informasi secara bebas (tentang pemerintah) terancam. Pasifisme konstitusi (Jepang) akan dihancurkan,” kata Katsuya Okada, pemimpin DPJ waktu itu.

Baca Juga: Profil Eks PM Jepang Shinzo Abe: Jabat Paling Lama, Lahirkan Konsep Ekonomi 'Abenomics'

Sementara itu, pakar politik Jepang di Universitas Sophia Tokyo, Profesor Koichi Nakano, menyebut Abenomics sekadar “pengemasan-ulang” nasionalisme versi Shinzo Abe.

“Abenomics adalah cara sederhana mengemas-ulang nasionalisme Abe sebagai sesuatu yang seksi sehingga dia bisa kembali ke kekuasaan,” kata Nakano.

“Abe menggunakan taktik yang sama dalam dua pemilihan sebelumnya sejak 2012, menekankan bahwa pemilihan ini tentang ekonomi dan melakukan apa yang sejak awal diniatkannya setelah pemilu berakhir.”

“Dia melakukan itu dengan meloloskan UU Rahasia Negara dan lalu UU Keamanan yang ditentang berbagai pihak setelah pemilihan cepat pada Desember 2014.”

“Mungkin dia (Shinzo Abe) mendapatkan nasihat dari wakil perdana menterinya yang sekali waktu menyebut LDP harus belajar dari Nazi tentang bagaimana mengubah konstitusi secara diam-diam,” pungkas Nakano.

Amandemen konstitusi versi LDP: dari pasifis menjadi doyan konflik?

Menurut laporan Asahi Shimbun dan media-media independen Jepang lain, tawaran amandemen konstitusi oleh LDP erat dipengaruhi oleh Nippon Kaigi.

Tawaran amandemen itu akan menghapus Pasal 9 yang melarang Jepang berperang dengan negara lain sebagai cara menyelesaikan sengketa internasional.

Amandemen juga akan membatasi kebebasan berpendapat, merenggut kebebasan bersuara masyarakat dengan dalih “bertentangan dengan kepentingan umum.”

Baca Juga: Berasal dari Keluarga Politikus 3 Generasi, Shinzo Abe Menjabat PM Jepang Termuda dan Terlama

LDP berargumen bahwa amandemen diperlukan mengingat ancaman China dan membebaskan Jepang dari “rezim pasca-perang.”

Setsu Kobayashi, pakar konstitusi Jepang yang juga bekas anggota Nippon Kaigi, menyebut kultus ini dan LDP memiliki keyakinan yang sama.

“Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Jepang kalah dalam perang (Perang Dunia Kedua),” kata Kobayashi.

Lebih lanjut, Kobayashi menyatakan bahwa Nippon Kaigi berupaya mengembalikan konstitusi sesuai era Meiji (1868-1912). Ia menyebut sebagian anggota Nippon Kaigi adalah keturunan orang-orang yang memulai aksi ofensif Jepang selama Perang Dunia Kedua.

Buku yang menyingkap tabir Nippon Kaigi

Ideologi Shinzo Abe, LDP, dan Nippon Kaigi jarang disorot media hingga penerbitan sebuah buku pada Mei 2017. Buku itu berjudul Nippon Kaigi no Kenkyu (Penelitian terhadap Konferensi Jepang), tulisan jurnalis Tamotsu Sugano yang terbit pada 30 April 2017.

Baca Juga: Pelaku Penembakan Shinzo Abe Diduga Lone Wolf, Disebut Kerap Pindah Kerja dan Tak Punya Teman

Buku Sugano mengungkapkan, jejaring Nippon Kaigi menguasai kabinet bentukan Shinzo Abe waktu itu.

Terbitnya buku Sugano rupanya membuat Nippon Kaigi berang. Mereka menuntut penerbit Nippon Kaigi no Kenkyu menarik peredaran buku tersebut pada 2017.

Meskipun demikian, pihak penerbit tetap mencetak buku Sugano walau diancam. Buku ini kemudian terjual 8.000 eksemplar pada cetakan pertama hingga melampaui 126.000 eksemplar pada cetakan keempat.

Buku Sugano pun disebut-sebut membuat Nippon Kaigi beserta perannya terlihat jelas bagi masyarakat Jepang. Sugano sendiri mengaku lega bahwa bukunya tentang Nippon Kaigi mendapatkan perhatian luas.

Salah satu temuan Sugano adalah Nippon Kaigi menggunakan neto-uyo, semacam pendengung (buzzer) yang menyerang siapa pun di internet yang dianggap menyorot Jepang secara negatif. Mereka juga menggunakan intelektual dan politikus untuk memengaruhi opini publik Jepang.

Selain mengampanyekan pandangan politik sayap kanan, Sugano juga menyebut Nippon Kaigi berperan penting dalam kebangkitan karier politik Shinzo Abe.

Karier politik Abe sempat mandek gara-gara pengunduran dirinya dari pos perdana menteri secara mendadak pada 2007.

Setelah itu, Shinzo Abe sukses menjadi perdana menteri dengan jabatan terlama di Jepang. Ia pun menjadi politikus berpengaruh selepas melepaskan jabatan perdana menteri hingga kematiannya pada 8 Juli 2022.

Baca Juga: Pembunuh Shinzo Abe Dendam dengan Suatu Organisasi, Mengira Eks PM Jepang Itu Anggotanya