China Meradang atas Tuduhan PM Boris Johnson tentang Hong Kong, Tuding Inggris Bermental Kolonial

BEIJING, KOMPAS.TV - China menolak tuduhan AS, Inggris dan sekutu mereka bahwa Beijing merusak kebebasan dan otonomi yang dijanjikan kepada Hong Kong.

Sanggahan ini dilontarkan saat Beijing memperingati 25 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris kepada pemerintahan China, seperti laporan Associated Press, Jumat (1/7/2022).

"Negara-negara ini terus berbicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia, sambil menutup mata terhadap masalah serius dan catatan hak asasi manusia yang buruk di dalam negeri. Mereka tidak dalam posisi untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang Hong Kong yang makmur, stabil, dan berkembang," juru bicara kementerian Zhao Lijian mengatakan pada jumpa pers di Beijing, Jumat (1/7).

Dalam sebuah unggahan video peringatan itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menuding Beijing gagal mematuhi kewajibannya di bawah pengaturan "satu negara, dua sistem". Johnson menambahkan, pemerintah Inggris akan "melakukan semua yang kami bisa untuk menahan China pada komitmennya. "

Zhao menolak tuduhan itu, dengan mengatakan "Inggris tidak memiliki kedaulatan, yurisdiksi, atau hak pengawasan atas Hong Kong setelah penyerahannya, dan apa yang disebut komitmen itu tidak ada."

"Pihak Inggris berulang kali membuat masalah dari Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris. Itu hanya mengungkapkan pola pikir kolonial mereka yang sudah ketinggalan zaman dan niat buruk untuk mencoreng citra Hong Kong atas nama hak asasi manusia." ujar Zhao Lijian.

Baca Juga: China Terus Serang NATO, Menyebutnya Tantangan Sistematis bagi Perdamaian Dunia

Ketika Inggris menyerahkan Hong Kong ke Beijing pada tahun 1997, dijanjikan 50 tahun pemerintahan sendiri dan kebebasan berkumpul, berbicara dan pers yang tidak diizinkan di daratan Tiongkok yang diperintah Komunis.

Tetapi sejak protes 2019, pihak berwenang menggunakan undang-undang keamanan nasional untuk menangkap sejumlah aktivis, tokoh media, dan pendukung demokrasi.

Mereka memperkenalkan kurikulum yang lebih patriotik di sekolah-sekolah dan mengubah undang-undang pemilu untuk menjauhkan politisi oposisi yang dianggap tidak cukup patriotik dari dewan legislatif kota.

Secara terpisah, Zhao mengumumkan perjalanan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke lima negara Asia Tenggara dari 3 hingga 14 Juli.

Wang akan menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri Kerjasama Lancang-Mekong ke-7 yang diselenggarakan di Myanmar dan konferensi menteri luar negeri Kelompok 20 atas undangan Indonesia, kata Zhao.