China Tuduh NATO Ingin Destabilisasi Asia, Diminta Tinggalkan Pola Pikir Perang Dingin

BEIJING, KOMPAS.TV - Pemerintah China menuduh NATO berupaya mendestabilisasi Asia di tengah berkobarnya perang Rusia-Ukraina. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (28/6/2022).

Komentar Zhao itu menanggapi laporan Bloomberg yang menyatakan bahwa China akan menjadi “tantangan sistemis” bagi konsep strategis baru NATO.

Sebelumnya, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Madrid, Senin (27/6), Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyinggung konsep strategis baru yang didesain mampu mengatasi tantangan keamanan dari China.

NATO hendak melipatgandakan jumlah pasukan reaksi cepat dari semula sekitar 40.000 menjadi 300.000 tentara untuk menyongsong "era persaingan strategis".

“Apa yang mestinya dilakukan NATO adalah meninggalkan pola pikir Perang Dingin, zero-sum game, dan praktik mencitrakan permusuhan. Setelah kekacauan di Eropa, negara-negara NATO harusnya menanggalkan upaya mereka mendestabilisasi Asia dan dunia,” kata Zhao dikutip TASS.

Baca Juga: Strategi Baru, Jumlah Pasukan Reaksi Cepat NATO Kini 300.000 Tentara, Didesain Mampu Atasi China

Politikus 49 tahun itu menuduh NATO sejak lama menganut pandangan yang “ketinggalan zaman” mengenai isu keamanan. Ia menyebut aliansi itu sekadar “alat” mempertahankan hegemoni negara-negara tertentu.

“China menghendaki suatu kebijakan luar negeri yang independen dan damai. Kami tidak mencampuri urusan internal negara lain atau mengekspor ideologi maupun menggunakan yurisdiksi ekstrateritorial, pemerasan ekonomi, atau sanksi unilateral. Bagaimana bisa China menjadi tantangan sistemis?” sambung Zhao.

“Pembangunan China itu suatu kesempatan bagi dunia, bukan tantangan bagi siapa pun. Kami amat mendesak NATO untuk segera berhenti menyebarkan informasi palsu tentang China dan menahan diri dari pernyataan-pernyataan provokatif,” pungkasnya.

KTT NATO sendiri digelar di Madrid, Spanyol selama 28-30 Juni 2022. Negara-negara aliansi hendak mengadopsi suatu konsep strategis baru yang mempertimbangkan impilkasi krisis iklim dan perkembangan situasi keamanan dunia.

Baca Juga: China Bantah Belt Road Initiative sebagai Jebakan Utang untuk Negara Berkembang