Jepang-Australia Perkuat Kerja Sama Pertahanan di Indo-Pasifik, Bendung Pengaruh China?

TOKYO, KOMPAS.TV - Pertemuan antarmenteri pertahanan Jepang dan Australia, Rabu (15/6/2022), menghasilkan ikrar bahwa kedua negara akan meningkatkan kerja sama pertahanan di kawasan Indo-Pasifik.

Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menemui Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi di Tokyo.

Dalam konferensi pers besama usai pertemuan, kedua pihak berjanji memperkuat ikatan untuk menyokong nilai-nilai demokratis di kawasan Indo-Pasifik. 

Kedua negara juga setuju untuk mempererat kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dan Samudra Pasifik, dua kawasan yang dianggap menjadi target perluasan pengaruh China.

Marles menyatakan bahwa kerja sama Australia-Jepang penting untuk menjaga dan memperkuat tatanan berbasis hukum di kawasan Indo-Pasifik di tengah kekhawatiran bahwa invasi Rusia ke Ukraina membuat militer China semakin berani bertindak asertif.

“Jelas bahwa kawasan kita menghadapi serangkaian situasi strategis yang paling kompleks sejak akhir Perang Dunia, apa yang dilakukan di kawasan (Indo-Pasifik) ini penting,” kata Marles dikutip Associated Press.

“Hanya dengan bekerja bersama-sama kita bisa menegakkan tatanan internasional berbasis hukum, berkontribusi pada keseimbangan kekuatan militer yang efektif, dan memastikan kawasan kita tetap stabil, damai, dan sejahtera,” lanjutnya.

Baca Juga: PBB Pilih Lima Anggota Tak Tetap Terbaru di Dewan Keamanan, Termasuk Jepang dan Swiss

Di lain pihak, Kishi menyatakan bahwa Australia-Jepang menentang setiap perubahan kekuasaan secara unilateral di Laut China Timur dan Selatan. Komentar Kishi ini merujuk klaim “sembilan garis putus-putus” China yang mencaplok hampir seluruh perairan Laut China Selatan.

Kishi menegaskan pihaknya dan Australia berkomitmen untuk tatanan internasional yang “bebas dan tebruka” di kedua lautan tersebut.

“Penting untuk memperkuat kerja sama kita dengan mitra-mira regional, khususnya ASEAN dan (negara-negara) kepulauan di Pasifik, demi menjaga dan mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Kishi.

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah menjanjikan bantuan sekitar 2 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan pembangunan, kapal patroli, penguatan kapabilitas penegakan hukum maritim, serta bantuan lain kepada sedikitnya 20 negara Asia Tenggara dan Pasifik.

Selain itu, Kishida berjanji memperkuat kapabilitas militer Jepang dan meningkatkan anggaran. Namun, upaya Tokyo memegang peran keamanan lebih jauh di Asia merupakan isu kontroversial mengingat peran Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua.

Jepang dan Australia sendiri telah menyepakati perjanjian akses resiprokal untuk mengizinkan pengiriman pasukan ke kedua negara untuk latihan dan keperluan militer lain.

Tokyo memandang aktivitas militer China yang semakin asertif di Laut China Selatan dan Timur sebagai ancaman. Khususnya, Jepang khawatir dengan aktivitas militer China di dekat Kepulauan Senkaku yang dipersengketakan kedua negara.

Baca Juga: Menhan AS Kritik Agresivitas China di Indo-Pasifik, Beijing Balas Sebut Washington Jaga Dominasi