Iran Kecam Resolusi IAEA, Dipandang Politis dan Tidak Konstruktif

TEHERAN, KOMPAS.TV - Iran hari Kamis, (9/6/2022) mengecam resolusi yang dikeluarkan Badan Energi Atom Internasional IAEA yang mengatakan Iran tidak bekerja sama, menganggap resolusi tersebut politis dan tidak konstruktif, seperti laporan Straits Times, Kamis, (9/6/2022).

"Iran mengutuk adopsi resolusi yang disampaikan oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Jerman pada pertemuan Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional sebagai tindakan politis, tidak konstruktif dan tidak benar," kata pernyataan kementerian luar negeri Iran.

Iran mengumumkan mereka mematikan beberapa kamera IAEA yang memantau situs nuklirnya, mengantisipasi tindakan IAEA yang mengadopsi resolusi yang dirancang Barat pada hari Rabu.

Mosi, pertama kalinya mengkritik Iran sejak Juni 2020, disetujui oleh 30 dari 35 anggota dewan gubernur IAEA, dengan hanya Rusia dan China yang memberikan suara menentangnya.

Resolusi itu muncul setelah IAEA yang berbasis di Wina mengungkap kekhawatiran tentang jejak uranium yang diperkaya, yang sebelumnya ditemukan di tiga lokasi yang tidak dinyatakan Teheran sebagai tempat kegiatan nuklir.

“Penerapan resolusi, yang didasarkan pada laporan Dirjen IAEA yang tergesa-gesa dan tidak seimbang serta informasi palsu dan dibuat-buat dari rezim Zionis (Israel), hanya akan melemahkan proses kerja sama dan interaksi antara Republik Islam Iran dan badan tersebut," kata pernyataan kementerian luar negeri Iran.

"Iran mengambil langkah-langkah praktis timbal balik karena pendekatan non-konstruktif dari badan (IAEA) dan adopsi resolusi, termasuk pemasangan sentrifugal canggih dan penonaktifan kamera." tandas Teheran.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, Organisasi Energi Atom Iran menekankan mereka terus mematuhi perjanjian perlindungan dengan IAEA.

Baca Juga: Pengawas Nuklir PBB Ungkap Iran Berencana Meningkatkan Pengayaan Uranium

"Lebih dari 80 persen kamera yang ada di badan tersebut beroperasi sesuai dengan perjanjian dan akan terus beroperasi seperti sebelumnya," katanya.

Juru bicara kementerian luar negeri Saeed Khatibzadeh mengutuk resolusi itu dalam sebuah tweet, bersikeras Iran memiliki "program nuklir damai paling transparan di dunia".

"Para penggagas akan harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Tanggapan tentu Iran tegas & proporsional," katanya.

Setelah adopsi resolusi tersebut, AS, Inggris, Prancis, dan Jerman mendesak Iran "untuk memenuhi kewajiban hukumnya, dan bekerja sama dengan IAEA".

Iran mencapai kesepakatan dengan negara-negara besar pada tahun 2015 yang menetapkan batasan untuk kegiatan nuklirnya sebagai imbalan atas keringanan sanksi internasional,  tetapi perjanjian itu berantakan sejak presiden AS Donald Trump membatalkan perjanjian itu tiga tahun kemudian dan menerapkan kembali sanksi.

Sebagai tanggapan, Iran mulai membatalkan komitmennya berdasarkan kesepakatan mulai 2019.

Pembicaraan dimulai kembali pada April tahun lalu untuk menghidupkan kembali perjanjian melalui pencabutan sanksi AS, yang akan disambut Iran dengan kembali ke kepatuhan penuh. Namun, perundingan mereka terhenti dalam beberapa bulan terakhir.