Menlu ASEAN akan Gelar Pertemuan Tidak Resmi Mengevaluasi Myanmar

PUTRAJAYA, KOMPAS.TV - Jajaran Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN akan menggelar pertemuan tidak resmi pada Rabu (11/5/2022) mendatang.

Pertemuan itu untuk mengevaluasi dan memastikan Konsensus 5 Poin ASEAN yang bertujuan mengatasi ketidakstabilan di Myanmar dapat tercapai dengan baik, seperti dikatakan Menlu Malaysia yang dilansir Asia News Network, Sabtu (7/5/2022).

Datuk Seri Saifuddin Abdullah mengatakan, pertemuan tidak resmi itu diadakan karena sedikitnya kemajuan pelaksanaan konsensus 5 Poin tahun 2021 disebabkan tindakan pemerintah Myanmar tidak kooperatif.

Menlu Saifuddin Abdullah mengatakan, misalnya, Myanmar belum mengakui utusan khusus Sekjen PBB untuk Myanmar Dr Noeleen Heyzer, yang diangkat pada Desember 2021.

“Kami khawatir hal ini akan menghambat implementasi 5PC (Konsensus 5 Poin),” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (7/5/2022).

Konsensus 5 Poin diadopsi oleh para pemimpin ASEAN, termasuk pemimpin junta Myanmar, dalam upaya untuk mengakhiri kekerasan dan ketidakstabilan di negara tersebut.

Baca Juga: Kamboja Gelar Pertemuan Pejabat Senior ASEAN Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar

Saifuddin juga mengatakan Dr. Hayzer tidak diundang ke Pertemuan Konsultatif Bantuan Kemanusiaan ASEAN untuk Myanmar pada 6 Mei di Phnom Penh, yang dihadiri oleh Sekjen ASEAN dan perwakilan dari semua negara ASEAN.

"Dr Noeleen, sebagai utusan khusus Sekjen PBB, tidak diundang ke pertemuan itu karena dia tidak diakui oleh pemerintah junta militer," ungkapnya.

“Ini salah satu contoh Myanmar tidak bekerja sama dengan implementasi 5PC, yang sudah setahun (diperdebatkan) namun tidak ada kemajuan positif."

“Jadi pada 11 Mei, sebelum KTT Khusus ASEAN-AS di Washington DC, akan ada pertemuan tidak resmi yang melibatkan seluruh menteri luar negeri ASEAN," katanya.

"Kami akan mengajukan beberapa pandangan tentang bagaimana kami dapat memastikan 5PC diimplementasikan dengan benar."