Pemimpin Oposisi Jerman Kunjungi Kiev, Kanselir Olaf Scholz Menolak Pergi

KYIV, KOMPAS.TV — Pemimpin oposisi konservatif Jerman hari Selasa (3/5/2022) melakukan perjalanan ke Kiev dan bertemu dengan pejabat Ukraina, ketika Kanselir Olaf Scholz menjelaskan dia tidak akan mengunjungi Ukraina dalam waktu dekat.

Scholz bertikai dengan pejabat Ukraina beberapa pekan terakhir karena penolakan Kiev untuk menerima kepala negara Jerman, Presiden Frank-Walter Steinmeier, yang dituduh Ukraina nyaman dengan Rusia selama menjabat sebagai menteri luar negeri Jerman.

“Tidak bisa diterima bahwa sebuah negara (Jerman) yang memberikan begitu banyak bantuan militer, begitu banyak bantuan keuangan … Anda kemudian mengatakan bahwa presidennya tidak dapat datang,” kata Scholz kepada penyiar publik ZDF Senin malam, seperti dilansir Associated Press (3/5/ 2022)

Duta Besar Ukraina di Berlin, Andrij Melnyk, menanggapi dengan menyebut penolakan Scholz untuk berkunjung "tidak terlalu negarawan."

"Ini tentang perang pemusnahan paling brutal sejak invasi Nazi ke Ukraina, ini bukan taman kanak-kanak," katanya.

Pemimpin oposisi Friedrich Merz, yang mengepalai blok Uni kanan-tengah mantan Kanselir Angela Merkel, mengunjungi kota Irpin, di pinggiran Kiev, untuk melihat kehancuran yang disebabkan oleh tentara Rusia.

Baca Juga: Kanselir Jerman Sebut Pendekatan Pasifis Sudah Usang, Janji Kirim Bantuan Senjata ke Ukraina

Dia diharapkan kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal, ketua parlemen unikameral Ukraina, Ruslan Stefanchuk, dan politisi senior lainnya di Kiev.

Pertemuan dengan Presiden Volodymyr Zelensky tidak ada dalam rencana.

Blok Uni bergabung dengan tiga partai yang memerintah negara itu dalam pemungutan suara simbolis yang mendukung pengiriman senjata berat ke Ukraina pekan lalu, sebuah posisi yang didukung oleh mayoritas orang Jerman.

Para kritikus, terutama di sayap kiri dan kanan, menentang langkah tersebut, dengan mengatakan Jerman berisiko terseret ke dalam konflik dengan Rusia.

Kunjungan Merz ke Kiev dilakukan beberapa hari sebelum dua pemilihan negara bagian Jerman di mana partai Persatuan Demokrat Kristen berharap untuk mempertahankan kekuasaan.