AS akan Jual Senjata ke Ukraina Senilai Rp2,38 T

WASHINGTON, KOMPAS.TV- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui kemungkinan penjualan amunisi senilai 165 juta dollar AS (Rp2,38 triliun) ke Ukraina. Keputusan itu diambil menggunakan deklarasi darurat yang pertama kali selama pemerintahan Biden.

Pihak Deplu AS menyatakan, persetujuan penjualan itu untuk membantu Ukraina mempertahankan diri terhadap invasi Rusia. Mereka menyebut, pihak Ukraina meminta untuk membeli berbagai peluru dari AS, yang tidak sesuai standar NATO.

Diantaranya adakah amunisi artileri untuk howitzer, tank, dan peluncur granat seperti peluru 152mm untuk 2A36 Giatsint; Peluru 152mm untuk meriam D-20; VOG-17 untuk peluncur granat otomatis AGS-17; Amunisi 125mm HE untuk peluru T-72 dan 152mm untuk 2A65 Msta.

"Ketika pasukan Ukraina menggunakan amunisi untuk mempertahankan negara mereka, kebutuhan amunisi harian mereka terus meningkat," kata seorang pejabat Deplu dikutip dari Antara, Selasa (26/4/2022).

Baca Juga: Rusia Luncurkan Rudal Sarmat yang Mampu Menembus Antar Benua

Deplu AS menyatakan permintaan Ukraina itu darurat karena cadangan amunisi mereka sudah sangat minim di tengah peperangan. Keputusan tersebut juga sudah diberitahukan oleh Departemen Pertahanan AS kepada Kongres, pada Minggu (24/4/2022).

"Pemerintahan Biden tampaknya berargumen bahwa melawan agresi Rusia adalah demi kepentingan keamanan nasional AS, yang tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan Trump terkait Iran dan penjualan ke sekutu AS di Timur Tengah pada 2019," ujar Jeff Abramson, seorang peneliti dari Asosiasi Pengendalian Senjata.

Namun sejauh ini Ukraina memiliki dukungan bipartisan yang sangat luas.

"Jika penjualan senjata ini diberikan kepada negara dengan persetujuan yang kurang dari yang dibutuhkan, Anda akan mendapati anggota Kongres mengajukan pertanyaan apakah penjualan ini benar-benar darurat dari perspektif keamanan AS," lanjutnya.

Baca Juga: Rusia Peringatkan AS agar Berhenti Kirim Senjata ke Ukraina karena akan Jatuh Lebih Banyak Korban

Pentagon tidak mengidentifikasi kontraktor utama untuk penjualan senjata itu tapi mengatakan bahwa skema Pembiayaan Militer Asing akan digunakan untuk membayar amunisi-amunisi itu.

Deklarasi darurat terakhir digunakan pada 2019. Yaitu saat Presiden Donald Trump memberi tahu Kongres, AS akan melanjutkan 22 kontrak penjualan perangkat militer ke Kerajaan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Yordania.

Keputusan itu membuat marah anggota parlemen karena menghindari prosedur yang sudah lama dijalankan Kongres untuk meninjau penjualan senjata utama.