Utusan Khusus ASEAN Pergi ke Myanmar dan Temui Kepala Junta Militer

YANGON, KOMPAS.TV - Utusan khusus ASEAN memulai kunjungan resmi ke Myanmar, Senin (21/3/2022). Kunjungan tersebut bertujuan mengakhiri kekerasan dan memuluskan pencapaian konsensus 5 poin ASEAN untuk menyelesaikan masalah Myanmar.

Seperti dilaporkan Straits Times, Senin, utusan khusus ASEAN yang juga Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn memicu kemarahan kelompok korban kudeta Myanmar.

Mereka mengatakan kunjungan itu menunjukkan penghormatan kepada penguasa militer dan penghinaan terhadap kehendak rakyat Myanmar.

Pihak berwenang di Kamboja, yang saat ini menduduki kursi ketua ASEAN, bungkam tentang jadwal Prak Sokhonn, yang menurut seorang juru bicara bertujuan "untuk memastikan kelancaran proses kunjungan."

Media pemerintah Myanmar menunjukkan rekaman pertemuan utusan khusus ASEAN itu dengan kepala  junta militer, Min Aung Hlaing, pada awal perjalanan tiga hari, yang bertujuan untuk memulai proses perdamaian yang disepakati para jenderal, tahun lalu.

Beberapa anggota ASEAN frustrasi atas kurangnya kemajuan dalam proses perdamaian di Myanmar dan melarang junta menghadiri KTT dan forum-forum pertemuan resmi tingkat tinggi organisasi kawasan tersebut.

Media pemerintah Myanmar di saluran Telegram mengatakan, utusan khusus ASEAN dengan Min Aung Hlaing di antaranya membahas status serta rencana perdamaian ASEAN dan rencana bantuan kemanusiaan untuk Myanmar.

Menurut beberapa media independen Myanmar, Prak Sokhonn juga akan bertemu dengan partai politik yang tidak ditentukan, namun pembicaraan dengan perwakilan tentara etnis minoritas dibatalkan.

Baca Juga: AS Anggap Penindasan Terhadap Muslim Rohingya di Myanmar sebagai Genosida

Radio Free Asia, yang mengutip sumber, mengatakan, Prak Sokhonn akan bertemu dengan perwakilan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai mantan pemimpin Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi.

Myanmar mengalami kekacauan setelah kudeta 13 bulan lalu, yang memicu protes dan pemogokan nasional serta konflik di pedesaan antara pasukan dan kelompok bersenjata yang bersekutu dengan pemerintahan Suu Kyi.

Pada Senin, sebuah kelompok yang disebut Badan Koordinasi Pemogokan Umum, dalam sebuah pernyataan yang dikatakan mewakili 36 masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah, mengatakan rekomendasi oleh para menteri luar negeri ASEAN pada pertemuan bulan lalu diabaikan oleh Prak Sokhonn yang katanya mendukung junta.

Baca Juga: Myanmar Buka Perbatasan untuk Pelancong Internasional Mulai Bulan Depan

"Jelas kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar tidak menunjukkan rasa hormat atas suara dan tuntutan rakyat Myanmar," kata kelompok tersebut.

Di Kalay, di barat laut Myanmar, pengunjuk rasa menentang pasukan keamanan dengan menggelar demonstrasi kecil, mengangkat tanda-tanda yang mengatakan utusan khusus ASEAN itu tidak diterima, foto-foto di media sosial menunjukkan peristiwa tersebut.

Dalam sebuah laporan pekan lalu, PBB mengatakan, sejak kudeta, penargetan sistematis tentara terhadap warga sipil sama dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Junta Myanmar belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut.

Pada Senin, Amerika Serikat akan secara resmi mengumumkan, kekerasan tentara terhadap minoritas Rohingya sejak tahun 2017 adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.