Rusia Balas Pemberian Sanksi, Berlakukan Larangan Ekspor Produk ke Barat hingga Akhir 2022

MOSKOW, KOMPAS.TV - Rusia akhirnya membalas Barat terkait pemberian sanksi karena keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina.

Pada Kamis (10/3/2022), Rusia memberlakukan larangan ekspor produk ke Barat hingga akhir 2022.

Pelarangan itu mencakup ekspor telekomunikasi, medis, kendaraan, pertanian dan peralatan pertanian.

Selain itu juga sejumlah produk kehutanan seperti kayu.

Baca Juga: Twitter Hapus Postingan Kedutaan Besar Rusia yang Sebut Serangan ke Rumah Sakit Ukraina Palsu

Kementerian Ekonomi Rusia mengatakan langkah lebih jauh yang mereka lakukan termasuk melarang kapal asing masuk ke Pelabuhan Rusia.

“Langkah-langkah ini merupakan respons logis atas sanksi yang dikenakan kepada Rusia,” bunyi pernyataan mereka dikutip dari BBC.

Kementerian itu mengungkapkan larangan ekspor kepada negara yang melakukan aksi tak bersahabat, bertujuan memastikan fungsi utama sektor-sektor utama ekonomi yang tak terganggu.

Pelarangan ekspor tersebut termasuk lebih dari 200 produk.

Diperkirakan larangan ini akan berpengaruh ke 48 negara, termasuk Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa.

Perintah itu mengatakan bahwa pengecualian ekspor dapat dilakukan untuk wilayah Georgia yang memisahkan diri di Ossetia Selatan dan Abkhazia, serta anggota Uni Ekonomi Eurasia yang dipimpin Rusia.

Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin mengatakan pelarangan tersebut termasuk ekspor dari barang buatan perusahaan asing yang beroperasi di Rusia.

Termasuk di dalamnya mobil, gerbong kereta api dan kontainer.

Sebelumnya, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan bahwa aset perusahaan asing yang telah menarik diri dari Rusia bisa dinasionalisasikan.

Baca Juga: Trudeau: Kanada akan Menerima Sebanyak Mungkin Pengungsi Ukraina

Perusahaan yang telah meninggalkan Rusia secara massal atau menghentikan investasi, antara lain Caterpillar, Rio Tinto, Starbucks, Sony, Unilever dan Goldman Sachs.

Pada Rabu (9/3/2022), Moskow telah menyetujui undang-undang untuk mengambil langkap pertama menasionalisasi aset dari perusahaan asing yang meninggalkan negara itu.

Sebelumnya, Pemerintah Barat telah memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Rusia karena menyerang Ukraina.

Saksi itu terutama untuk pembelian minyak, dan terhadap para oligarki yang dianggap dekat dengan Putin.