Mantan Jaksa Agung Yoon Suk-Yeol Jadi Presiden Korea Selatan, Unggul Tipis di Pemilihan

SEOUL, KOMPAS.TV - Mantan jaksa Agung Korea Selatan, Yoon Suk-yeol akhirnya terpilih sebagai Presiden Korea Selatan yang baru.

Yoon yang berasal dari partai oposisi, Partai Kekuatan Rakyat, unggul tipis saat pemilihan dari, wakil Partai Demokratik, Lee Jae-myung, Rabu (9/3/2022).

Yoon hanya mampu unggul kurang dari 1 persen suara saar pemilihan.

Dikutip dari BBC, Yoon mengungkapkan  kemenangannya sebagai keberhasilan dari masyarakat yang hebat.

Baca Juga: Korea Utara Mengakui Baru Uji Coba Satelit Mata-Mata, Barat Duga Peluncuran Roket Antarbenua

Sementara itu Lee Jae-myung mengakui kekalahannya, Kamis (10/3/2022), dan meminta maaf kepada pendukungnya atas hasil tersebut.

Pada pemilihan presiden ini, terlihat jumlah pemilih yang tinggi, dengan lebih dari tiga perempat pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara mereka.

Kekhawatiran para pemilih adalah meroketnya harga rumah, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, dan pengangguran kaum muda yang kian banyak.

Selaman pemilihan, kedua kandidat sendiri lebih sering melakukan kampanye negatif, dengan saling menjelekan satu sama lain.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) sendiri telah memberikan selamat kepada Yoon.

Mereka juga mengatakan Presiden AS, Joe Biden menantikan peningkatan hubungan diplomatik kedua negara.

Meski begitu, kemenangan Yoon yang sangat tipis dari Lee, menjadi pertanda betapa sengitnya perpecahan politik di negara itu.

Yoon merupakan sosok yang terkenal setelah menuntut mantan Presiden, Park Gyun-hye atas tuduhan suap dan korupsi saat menjabat sebagai Jaksa Agung Korea Selatan.

Pria berusia 61 tahun itu menjabat sebagai Jaksa Agung Korea Selatan pada 2019 hingga 2021, di era kepemimpuinan Presiden Moon Jae-in.

Baca Juga: Filipina Lanjutkan Proses Pembelian 17 Helikopter Militer dari Rusia

Yoon sendiri baru memasuki dunia politik pada tahun lalu dengan bergabung bersama partai konservatif PPP.

Sosoknya yang pemula dalam politik kemudian dibandingkan dengan mantan Presiden AS, Donald Trump, dan selama kampanye rentan melakukan kesalahan.

Bahkan ia harus menolak berkomentar setelah menyebut Presiden otoriter Korea Selatan, Chun Doo-hwan, yang bertanggung jawab atas pembantaian pemrotes tahun 1980 adalah sosok pandai dalam politik.

Ia juga berjanji akan menghapus Kementerian Kesetaraan Gender, dan menyalahkan kebangkitan feminisme atas tingkat kelahiran rendah di negara itu.