PHNOM PENH, KOMPAS.TV - ASEAN melarang menteri luar negeri junta militer Myanmar untuk hadir pada pertemuan menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN yang akan datang, seperti dikatakan Ketua ASEAN saat ini, Kamboja, seperti dilansir France24, Kamis, (03/02/2022).
Pukulan diplomatik itu diterima junta militer Myanmar, saat Kamboja, yang saat ini memegang jabatan ketua bergilir blok itu, mengatakan kemajuan dalam pelaksanaan "konsensus lima poin" yang disepakati para pemimpin tahun lalu terlalu sedikit untuk mencoba meredakan krisis yang mencengkeram Myanmar.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi satu tahun lalu, dimana lebih dari 1.500 warga sipil sejak tewas dibunuh tentara mereka sendiri dalam tindakan keras terhadap protes anti-junta, menurut kelompok pemantau setempat.
“Karena hanya ada sedikit kemajuan dalam melaksanakan Konsensus Lima Poin ASEAN, negara-negara anggota ASEAN tidak mencapai konsensus untuk mengundang menteri luar negeri Myanmar SAC [Wunna Maung Lwin] berpartisipasi dalam retret menteri luar negeri yang akan datang,” kata juru bicara kementerian luar negeri Kamboja Chum Sounry.
Pemerintah militer Myanmar menyebut dirinya Dewan Administrasi Negara, atau SAC
"Kami meminta Myanmar untuk mengirim perwakilan non-politik sebagai gantinya," kata Chum Sounry..
Baca Juga: Menlu ASEAN Gelar Pertemuan Bulan Depan Bahas Bantuan Kemanusiaan Myanmar
Penghinaan itu datang setelah 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan melarang pemimpin junta Min Aung Hlaing hadir pertemuan puncak pada bulan Oktober tahun lalu.
Tindakan tersebut merupakan teguran yang sangat langka terjadi di ASEAN, yang telah lama dipandang sebagai forum omong kosong, tetapi kini berusaha untuk memimpin upaya diplomatik untuk mengatasi krisis Myanmar.
Myanmar semakin terisolasi di panggung internasional, dengan kunjungan pemimpin kuat Kamboja Hun Sen Januari adalah yang pertama oleh pemimpin negara lain sejak para jenderal merebut kekuasaan.
Tetapi kekerasan terus berlanjut, dengan kelompok-kelompok anti-junta sering bentrok dengan militer, dan Bank Dunia telah memperingatkan ekonomi Myanmar kemungkinan mengalami kontraksi hampir seperlima tahun lalu.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, ASEAN menyerukan untuk segera mengakhiri kekerasan dan agar utusan khususnya diizinkan untuk mengunjungi negara itu segera.
Sumber : Kompas TV/France24
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.