China Sebut Ada Negara yang Coba Sulut Perpecahan, Sindir Siapa sih?

BEIJING, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyebut ada negara yang mencoba menimbulkan perpecahan dengan mengatasnamakan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). 

Wang yang juga anggota Dewan Negara China menyebutkan hal itu dalam pesan Imlek yang ditujukan kepada korps diplomatik di Beijing. Tahun baru China atau Imlek pada 2022 jatuh pada 1 Februari.

"Sebuah negara tertentu berusaha menarik garis berdasarkan nilai dan ideologi, dan menyulut perpecahan dan konfrontasi atas nama demokrasi dan HAM, membayangi seluruh dunia dengan Perang Dingin baru," ujar Wang seperti dilansir CGTN, stasiun televisi berbahasa Inggris milik pemerintah China, Minggu (30/1/2022).

"Sementara perdamaian dan pembangunan tetap menjadi tema masa ini. Solidaritas di atas perpecahan dan kerja sama di atas konfrontasi menjadi aspirasi dan pilihan bersama mayoritas negara," imbuhnya.

Wang menggambarkan 2021 sebagai tahun "yang penuh guncangan dan tantangan".

China, kata dia, telah berkontribusi untuk dunia sepanjang tahun lalu dalam hal pertarungan melawan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi, dan mempertahankan keadilan internasional.

Pada tahun 2022, China, kata Wang, akan merayakan Olimpiade Musim Dingin bersama seluruh negara dengan semangat solidaritas dan kerja sama.

Baca Juga: Foto dan Rekaman Insiden Jet Tempur AS di Laut China Selatan Beredar

Olimpiade Musim Dingin Beijing akan digelar pada 4-20 Februari mendatang. Disusul Paralimpiade Musim Dingin pada 4-13 Maret.

Adapun sejumlah negara antara lain Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Denmark, telah menyatakan akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing 2022.

Artinya, mereka tidak akan mengirimkan pejabat tinggi atau diplomatnya ke perhelatan olahraga tersebut, tetapi atlet-atlet mereka tetap bertanding.

Boikot diplomatik tersebut dilakukan untuk memprotes dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintah China.

Pada Desember lalu, Beijing mengungkapkan keberatannya atas pernyataan negara-negara anggota G7 yang sebelumnya menyatakan keprihatinan mereka tentang persoalan-persoalan HAM dan demokrasi yang terjadi di Xinjiang, Tibet, Hong Kong, Laut China Selatan, dan Taiwan.

Pernyataan G7 itu dikeluarkan Menteri Luar Negeri Inggris Elizabeth Truss yang bertindak sebagai Ketua Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri dan Pembangunan G7 di Liverpool pada 12 Desember 2021.

Baca Juga: China kepada AS dan Inggris: Urus Nyawa dan Kesehatan Rakyatmu Saja

Menanggapi hal itu, lewat Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin, Beijing mendesak Amerika Serikat dan Inggris meninggalkan mentalitas Perang Dingin.

“Kami mendesak AS dan Inggris meninggalkan mentalitas Perang Dingin, mengoreksi praktik menarik garis-garis ideologi, mempraktikkan multilateralisme yang tulus," kata Wang Wenbin pada 13 Desember 2021, seperti dikutip dari CGTN.

"Dan melakukan sesuatu yang berguna untuk menegakkan solidaritas internasional, dan bersama-sama menangani tantangan-tantangan global ketimbang memecah belah dunia dan membangun hambatan-hambatan artifisial, guna memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia."