Berlanjutnya Pembangunan Pemukiman Israel di Tanah Palestina Ancam Solusi Dua Negara

ANKARA, KOMPAS.TV - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara dalam isu Israel-Palestina.

Namun pembangunan pemukiman oleh Israel di tanah Palestina yang terus berlanjut, mengancam masa depan solusi tersebut.

"PBB telah bekerja dan akan terus bekerja atas dasar solusi dua negara yang mewujudkan dua negara, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan," ujar Farhan Haq, deputi juru bicara PBB, dalam sebuah jumpa pers di Ankara, Turki, Sabtu (29/1/2022).

Haq merespons pertanyaan tentang pernyataan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang sebelumnya menyatakan tidak akan mengizinkan berdirinya negara Palestina saat dirinya berkuasa.

"Kami sudah mendengar berbagai hal yang dikatakan berbagai orang dan berbagai pihak selama bertahun-tahun. Tapi kami terus berpegang teguh pada ini, karena kami percaya ini merupakan satu-satunya cara yang realistis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi komunitas-komunitas itu," imbuhnya seperti dilansir Daily Sabah.

Dalam wawancara dengan The Jerusalem Post pada Jumat (28/1/2022), Bennett kembali menyatakan ketidaksetujuannya dengan berdirinya negara Palestina.

"Pemerintahan ini meletakkan status quo diplomatik. Tidak apa-apa orang-orang sayap kiri seperti (Menteri Luar Negeri Israel Yair) Lapid dan (Menteri Pertahanan Benny) Gantz mendukung berdirinya negara Palestina, tetapi kubu saya menentangnya," ujar Bennett.

Bennett mengatakan, akan menjadi "sebuah kesalahan mengerikan untuk menciptakan suatu entitas diplomatik Palestina di tanah kita."

Baca Juga: Diusir dari Rumah Sendiri: Potret Penggusuran Warga Palestina di Sheikh Jarrah

Ancaman bagi Solusi Dua Negara

Saat berbicara di Dewan Keamanan (DK) PBB pada 20 Januari 2022 lalu, Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riyad Malki mengatakan solusi dua negara terancam.

Ancaman itu bersumber dari keengganan Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman khusus Yahudi di tanah Palestina, yang menurut hukum internasional, ilegal.

Ia juga menyebut tentang penghancuran rumah-rumah rakyat Palestina, penyitaan tanah warga Palestina, dan "bahkan mencaplok tanah Palestina."

Malki mendesak DK PBB segera bertindak untuk menyelamatkan solusi dua negara.

"Dengan ketiadaan rasa urgensi, maka bersiaplah untuk menghadiri pemakaman solusi ini, dengan semua konsekuensi seperti kematian bagi kehidupan jutaan orang, warga Palestina dan lainnya," kata Malki seperti dikutip dari The Times of Israel.

Baca Juga: Ramai-Ramai Dukung Emma Watson yang Diserang gegara Unggah Foto Demo Solidaritas untuk Palestina

Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah pada 1967.

Sejak saat itu, Israel mulai membangun pemukiman di kedua wilayah yang didudukinya itu.

Menurut Al Jazeera, sekitar 700.000 warga Yahudi Israel tinggal di pemukiman-pemukiman di wilayah pendudukan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Menurut hukum internasional, Tepi Barat dan Yerusalem Timur merupakan wilayah pendudukan.

Dengan demikian, seluruh pemukiman yang dibangun Israel di wilayah tersebut adalah ilegal. 

"Rakyat Palestina akan bertahan hidup, tapi solusi dua negara mungkin tidak."

"Apa yang akan terjadi kemudian? Apakah kalian akan berubah jadi mendukung solusi satu negara di mana kemerdekaan dan hak-hak yang setara bagi semua orang yang berada di antara sungai dan laut ini? Maka ini akan menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia," tegasnya.

Baca Juga: Emma Watson Beri Dukungan untuk Palestina, Diplomat Israel Langsung Mencibir