Bicara dengan Ketua ASEAN, Jokowi Tegaskan Pentingnya Lima Poin Konsensus untuk Atasi Krisis Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Perdana Menteri (PM) Kamboja sekaligus Ketua ASEAN 2022, Hun Sen dilaporkan menghubungi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (21/1/2022) kemarin.

Presiden Jokowi disebut membicarakan krisis Myanmar dengan Hun Sen dalam komunikasi tersebut.

Hun Sen diketahui baru daja mengunjungi Myanmar pada bulan ini. Tak seperti pendahulunya tahun lalu, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Hun Sen ingin merangkul junta militer.

Menurut rilis Kementerian Luar Negeri, Jokowi menegaskan pendekatan ASEAN harus didasarkan pada lima poin konsensus yang disepakati pada April 2021 lalu.

Di lain sisi, Jokowi juga menyesalkan pemerintahan junta Min Aung Hlaing yang tidak menunjukkan komitmen serius menerapkan lima poin konsensus.

Baca Juga: Myanmar Penuh Pelanggaran HAM, Raksasa Energi Dunia Total Energies dan Chevron Pilih Hengkang

Alih-alih menerapkan konsensus yang disusun ASEAN, junta militer Myanmar justru membuat roadmap sendiri.

Jokowi menegaskan konsensus ASEAN tak boleh dicampuradukkan dengan usulan Myanmar tersebut.

Selain itu, Jokowi menegaskan junta militer harus memberi akses bebas bagi utusan khusus ASEAN untuk menemui semua pihak yang terlibat konflik di Myanmar.

“Selama tidak ada kemajuan signifikan pelaksanaan Five Points Concensus, maka keputusan bahwa Myanmar hanya diwakili oleh non-political representative di pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan,” demikian sikap Jokowi sebagaimana rilis Kemlu.

Jokowi juga disebut setuju usulan Hun Sen mengenai pembentukan Troika untuk memonitor penerapan lima poin konsensus di Myanmar.

Troika ini akan diisi oleh Menteri Luar Negeri Kamboja sekaligus Utusan Khusus ASEAN, Menteri Luar Negeri Burnei, serta Menteri Luar Negeri Indonesia.

Presiden Jokowi pun sepakat atas pembentukan Consultative Meeting untuk penyaluran bantuan kemanusiaan di Myanmar. Itu akan terdiri dari Utusan Khusus dan Sekjen ASEAN, AHA Center (pusat koordinasi bantuan ASEAN), otoritas Myanmar, serta badan-badan PBB.

Baca Juga: Sebut Krisis Myanmar Makin Dalam, Kamboja Ingin Sambut Junta di ASEAN demi Perdamaian