Waspada, Operasi Mata-Mata Siber China Sasar Pemerintahan di Asia Tenggara

WASHINGTON, KOMPAS.TV – China berupaya mendapatkan kepentingan strategis dan taktis di pemerintahan dan organisasi sektor swasta di Asia Tenggara lewat operasi mata-mata sibernya.

Operasi siber ini meliputi sejumlah objek untuk mendukung pengaruh regional China yang lebih mendalam di masa depan. Hal itu terungkap dalam laporan sebuah perusahaan keamanan siber yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Recorded Future.

Mengutip Asian News International pada Jumat (10/12/2021), laporan itu menggarisbawahi sejumlah aktivitas yang dilaporkan Recorded Future kepada para kliennya sepanjang tahun 2021.

Laporan yang dilakukan oleh divisi penelitian Recorded Future, Insikt Group, itu melacak operasi mata-mata siber yang disponsori pemerintah China yang menyasar pemerintahan dan organisasi swasta di Asia Tenggara. 

Baca Juga: China Balas Gertakan AS, Reunifikasi Paksa dengan Taiwan Bisa Terjadi Lebih Cepat

Laporan itu juga mengidentifikasi gangguan-gangguan yang dipastikan demi mendukung tujuan strategis utama pemerintah China. Seperti, mengumpulkan informasi intelijen negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. 

Pun, proyek-proyek dan negara-negara yang berhubungan dengan Belt and Road Initiative (BRI), atau Prakarsa Sabuk dan Jalan.

Disebut sebagai kebijakan ambisius Presiden China Xi Jinping, BRI merupakan strategi pembangunan global yang diadopsi pemerintah China yang melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional di Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Serikat.

Sebelumnya, BRI bernama 'Jalan Sutra Baru', kemudian berubah menjadi 'Satu Sabuk, Satu Jalan'.

Baca Juga: China Makin Pusing, Sudah Olimpiade Diboikot, Kini Harus Carter Pesawat Datangkan Atlet

Laporan itu menggarisbawahi kepentingan strategis dan taktis China di pemerintahan dan organisasi-organisasi sektor swasta di Asia Tenggara. 

Laporan itu juga mengidentifikasi kompromi angkatan laut, kantor perdana menteri, kementerian pertahanan, kementerian luar negeri sejumlah negara yang terlibat dalam konflik di Laut China Selatan.

Laporan itu pula mencatat, sasaran Pelabuhan Otonomi Sihanoukville (PAS) di Kamboja dan Komite Nasional Laos untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tampaknya terkait dengan tujuan strategis China yang lebih luas di bawah BRI.  

Berkat lokasinya di sepanjang rute Jalan Sutra Maritim, sebut laporan itu, PAS memiliki arti strategis.

Sementara, pemerintah Laos telah mempromosikan KEK sebagai pintu masuk bagi pengembangan sektor swasta, termasuk investasi langsung domestik dan asing. 

Baca Juga: Olimpiade Beijing 2022 Diboikot Barat, China: Mereka akan Menuai Akibatnya