LILONGWE, KOMPAS.TV - Negara Afrika, Malawi, meminta mantan juara tinju kelas berat Mike Tyson sebagai duta ganja bagi negara tersebut.
Malawi saat ini memang telah melegalisasikan ganja untuk medis, dan hal itu diyakini telah menciptakan kesempatan baru untuk negara tersebut.
Menteri Pertanian Malawi, Lobin Lowe telah mengirim surat kepada Tyson, mengundangnya untuk mengambil sebagai duta ganja Malawi.
Tyson sendiri diketahui telah berinvestasi di pertanian ganja di Amerika Serikat (AS).
Baca Juga: Arab Saudi Cetak 18 Juta Mushaf Alquran Per Tahun, Indonesia 200 Ribu Meski Populasi Muslim Terbesar
“Malawi mungkin tak akan berjalan sendiri, karena industrinya kompleks dan membutuhkan kolaborasi,” tulis Lowe dikutip dari BBC.
“Oleh sebab itu saya ingin menunjuk Anda, Tuan Mike Tyson sebagai Duta Ganja Malawi,” katanya.
Lowe juga mengatakan Asasoasi Ganja AS memfasilitasi kesepakatan dengan Tyson.
Menurut Kepala Asoasiasi Ganja Malawi, Wezi Ngalamila, Tyson sudah menerima undangan itu dan rencana agar Tyson datang ke negara itu tengah dibuat.
“Tyson akan bekerja bersama kami,” kata Ngalamila.
Malawi telah melegalkan penanaman dan pemrosesan ganja untuk penggunaan medis tahun lalu, tetapi tidak melegalkannya untuk penggunaan pribadi.
Meski begitu, pemerintah tak melegalkannya untuk penggunaan pribadi.
Kementerian Pertanian Malawi telah mendorong petani untuk menanam ganja dengan tujuan pengobatan, seperti juga untuk kebutuhan industri.
Baca Juga: Pengakuan Mengejutkan Mike Tyson Pernah Hampir Mati karena Gunakan Racun Katak
Menurut Juru Bicara Kementerian Pertanian, Gracian Lung, Pemerintah Malawi berharap ukungan Tyson akan menggaet sejumlah investor dan pembeli potensial.
Meski begitu, rencana tersebut tak lepas dari kritik karena Tyson merupakan mantan napi yang pernah dipenjara karena kekerasan seksual pada 1990-an.
Hal itulah yang diungkapkan Pusat Akuntabilitas Publik (PCA).
“CPA gagal memahami mengapa Malawi menginginkan seorang terpidana pemerkosaan sebagai duta mereknya, terutama saat ini ketika upaya untuk mengekang kekerasap terhadap perempuan menjadi bagian dari agenda pemerintah,” kata Direktur CPA, Kondwani Munthali.
Sumber : BBC
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.