Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Desak Pimpinan Junta Mundur dan Kembalikan Kekuasaan kepada Suu Kyi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Christine Schraner Burgener, utusan khusus PBB urusan Myanmar, mendesak pimpinan junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengundurkan diri dan mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil, sesuai dengan keinginan masyarakat.

Seperti dilansir Antara, Minggu (24/10/2021), Schraner-Burgener mengatakan, “Saya tidak melihat adanya masa depan yang cerah atau pun stabil untuk Myanmar di bawah kepemimpinan Panglima Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar)," dalam pernyataannya di Dialog Interaktif Komite Ketiga Sidang Umum yang diakses dari Jakarta, Minggu.

"Jika Jenderal Senior Min Aung Hlaing benar-benar peduli masa depan negaranya, dia harus mundur dan memberikan kekuasaan Tatmadaw kepada pemerintahan sipil, sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat,” tambahnya.

Dalam presentasinya, Schraner-Burgener menyoroti meningkatnya tekanan terhadap kelompok-kelompok rentan di Myanmar sejak kudeta militer 1 Februari lalu, yang disusul dengan situasi yang memburuk dan konflik yang kian panas di berbagai penjuru Myanmar.

Dia mengatakan penderitaan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan, terutama kelompok etnis Rohingya dan kelompok agama minoritas, makin hari makin meningkat.

Selain itu, dukungan untuk pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia, kondisi kemanusiaan dan sosio-ekonomi juga kian melemah bersamaan dengan kapasitas negara yang kerepotan untuk menghadapi ancaman Covid-19.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Mulai Adem, Kini Nyatakan Komitmen atas 5 Poin Rencana ASEAN

Arah perkembangan situasi saat ini, menurut Schraner-Burgener, menuju ke skenario di mana Myanmar berisiko mengalami konflik yang berkepanjangan, diikuti dengan keruntuhan ekonomi, kemudian rakyat Myanmar terpaksa mengungsi dalam jumlah besar, dan situasi HAM akan semakin memburuk.

Semua itu akan membawa konsekuensi buruk bagi masyarakat Myanmar, serta negara-negara tetangga dan kawasan secara keseluruhan.

“Myanmar bergerak cepat menuju jurang yang dalam, dan pengorbanan apa pun yang perlu dilakukan untuk mengubah arah akan menjadi biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan tantangan-tantangan besar yang akan kita hadapi beberapa tahun ke depan,” katanya.

Burgener juga menggarisbawahi sikap junta militer Myanmar yang tidak responsif terhadap seruan untuk mencegah peningkatan kekerasan dan desakan untuk mengambil langkah de-eskalasi, termasuk dengan membebaskan anggota-anggota pemerintahan sipil Myanmar termasuk Presiden Win Myint dan Konselor Negara Aung San Suu Kyi.

Selain itu, dia juga menyebut kurangnya kemajuan dari konsensus lima poin ASEAN sebagai sesuatu yang “problematis”.

Terkait peran dunia internasional, dia menyerukan pentingnya tujuan untuk mencapai solusi politik dan kompromi untuk menjadi dasar dari kegiatan-kegiatan dialog yang berlangsung.

“Selama tak ada tanda-tanda keseriusan dari Tatmadaw menuju resolusi damai, saya mendesak semua negara anggota PBB dan organisasi regional yang hadir di sini untuk berhati-hati dan menahan diri dari langkah-langkah yang dapat memberikan legitimasi terhadap upaya untuk mendapatkan akses tanpa tujuan yang jelas,” paparnya.