Myanmar Tak akan Izinkan Utusan ASEAN Temui Aung San Suu Kyi

NAYPYIDAW, KOMPAS.TV – Rezim militer yang berkuasa di Myanmar menyatakan tak akan menghalangi kunjungan utusan khusus ASEAN. Namun, utusan khusus itu tak akan diizinkan menemui Aung San Suu Kyi karena mantan pemimpin Myanmar itu didakwa dengan kejahatan.

Hal itu diungkap juru bicara militer Zaw Min Tun pada Rabu (13/10/2021). Dia menambahkan, penundaan PBB dalam menyetujui nominasi utusan PBB oleh para jenderal, sarat motivasi politik.

“Komunitas internasional seharusnya menghindari standar ganda saat mereka terlibat dalam urusan internasional,” ujar Zaw Min Tun seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (14/10/2021).

Utusan khusus perhimpunan negara-negara Asia Tenggara untuk Myanmar Erywan Yusof akan mengunjungi negara itu sebelum KTT ASEAN pada akhir Oktober.

Baca Juga: ASEAN Pertimbangkan Tak Undang Pemimpin Junta Militer Myanmar ke KTT Bulan Ini

Pernyataan itu dilontarkan di tengah tekanan yang kian meningkat terhadap militer Myanmar untuk mengimplementasikan rencana 5 hal. Rencana ini sebelumnya telah disepakati oleh jenderal senior Myanmar Min Aung Hlaing saat bertemu dengan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada April lalu.

Pada Kamis, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr menyatakan, ASEAN seharusnya tak memperbolehkan Min Aung Hlaing menghadiri KTT ASEAN akhir bulan ini. Sebab, katanya, kredibilitas organisasi kawasan jadi taruhan.

Pekan lalu, Malaysia pula menyuarakan pendapat senada, mengatakan bahwa Min Aung Hlaing harus dilarang hadir bila militer terus mengabaikan upaya ASEAN dalam resolusi konflik.

Baca Juga: ASEAN Kecewa dengan Junta Militer Myanmar, Dianggap Tidak Berkomitmen atas Rencana Perdamaian ASEAN

Kelambanan militer Myanmar terhadap rencana ASEAN, kata Yusof pekan lalu, “sama saja dengan mundur”. Beberapa negara anggota ASEAN pun menggelar diskusi mendalam tentang mengecualikan Min Aung Hlain dari KTT.

Awal pekan ini, Yusof menyatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan sejumlah pihak di Myanmar, tak memihak dan berharap dapat mengunjungi negara itu.

Myanmar berada dalam pergolakan politik sejak kudeta pada 1 Februari lalu. Kudeta itu memicu kemarahan dan protes rakyat yang tak juga mereda. Sejumlah warga sipil bahkan membentuk kelompok bersenjata untuk melawan militer yang berkuasa.

Tentara Myanmar berkuasa pada hari saat Aung San Suu Kyi seharusnya membentuk pemerintahan yang baru, tiga bulan setelah partainya memenangkan pemilu dengan telak.

Baca Juga: Tak Ada yang akan Bicara Wakili Myanmar di Sidang Majelis Umum PBB di New York

Para jenderal militer Myanmar sendiri membenarkan aksi kudeta mereka dengan mengklaim bahwa pemilu yang digelar dipenuhi kecurangan yang mengancam kedaulatan negara. Meski begitu, komisi pemilu tak menemukan bukti adanya kecurangan dalam pemilu.