Maria Ressa Raih Nobel Perdamaian karena Sorot Dosa Rezim Duterte, Pemerintah Filipina Beri Selamat

MANILA, KOMPAS.TV - Pemerintah Filipina menyelamati jurnalis peraih Nobel Perdamaian asal Filipina, Maria Ressa, pada Senin (11/10/2021). Ucapan selamat pemerintah telat tiga hari sejak penghargaan diberikan oleh Komite Nobel Norwegia.

Ressa, salah satu pendiri Rappler, meraih Nobel Perdamaian bersama jurnalis Rusia, Dmitry Muratov, yang memimpin suratkabar Novaya Gazeta. Komite Nobel menganggap dua jurnalis ini “menjaga kebebasan berekspresi, yang mana sebuah prakondisi untuk demokrasi dan perdamaian abadi.”

Apresiasi terhadap Ressa tentu membanggakan Filipina. Namun, bagi pemerintahan Rodrigo Duterte, penghargaan tersebut agak ironis. Pasalnya, Ressa dianugerahi Nobel Perdamaian atas jasanya meliput tindakan kontroversial rezim Duterte.

Menurut Komite Nobel Norwegia, Rappler yang ikut didirikan Ressa, aktif membedah kebijakan “kampanye anti-narkoba Duterte yang kontroversial dan penuh darah”.

Baca Juga: Jurnalis Filipina dan Rusia Menang Hadiah Nobel Perdamaian 2021

Rappler memonitor kebijakan yang ditempuh sejak 2016 itu yang menyebabkan lebih dari 6.000 jiwa melayang, kebanyakan tersangka kelas teri.

Komite Nobel juga menyinggung kerja Ressa dan Rappler dalam melaporkan “bagaimana media sosial digunakan untuk menyebarkan berita bohong, mengusik lawan, dan memanipulasi diskursus publik”. 

Rappler pernah merilis berita yang menjelaskan bagaimana pihak pro-Duterte menggunakan jasa pendengung (buzzer) saat kampanye pemilihan umum dan untuk menjaga citra sang presiden.

Di luar laporan-laporan Rappler, Ressa sendiri dikenal vokal mengkritik kebijakan-kebijakan Duterte.

Ia saat ini didakwa melakukan “pencemaran nama baik” di Filipina. Dakwaan terhadapnya disebut pengamat media sebagai langkah pembungkaman terhadap kebebasan pers.

Akan tetapi, kendati Ressa dianugerahi Nobel karena peran kritisnya terhadap rezim Duterte, pemerintah Filipina mengaku ikut senang atas anugerah tersebut. Pemerintah juga menambahkan bahwa masalah hukum yang membelit Ressa tidak terkait dengan isu kebebasan pers.