Mengejutkan, AS Izinkan Transaksi dengan Taliban demi Hindari Krisis Kemanusiaan di Afghanistan

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Amerika Serikat (AS) melakukan langkah mengejutkan dengan mengizinkan bantuan untuk Afghanistan demi menghindari krisis kemanusiaan di negara tersebut.

Meski demikian, Washington masih mempertahankan sanksi terhadap Taliban, kelompok yang berkuasa di Afghanistan saat ini.

Sebelumnya, AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menghentikan bantuan untuk Afghanistan setelah Taliban berkuasa.

Akibatnya krisis ekonomi melanda Afghanistan dan berpotensi membuat negara itu menjadi lumpuh.

Dikutip dari Al-Jazeera, Departemen Keuangan AS mengeluarkan dua lisensi umum pada Jumat (24/9/2021).

Baca Juga: Ledakan Vulkanik di Gunung Berapi Kepulauan Canary Kian Tinggi, Pemadam Kebakaran Spanyol Mundur

Salah satunya mengizinkan AS, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi internasional tertentu, termasuk PBB, terlibat dalam transaksi dengan Taliban atau Jaringan Haqqani yang diperlukan untuk menyediakan bantuan kemanusiaan.

Taliban dan Jaringan Haqqani saat ini masih di bawah sanksi AS.

Sedangkan izin kedua untuk mengizinkan dilakukannya transaksi tertentu yang berhubungan dengan ekspor dan ekspor kembali makanan, obatan-obatan serta barang-barang lainnya.

“Departemen Keuangan berkomitmen memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan dan aktivitas lainnya untuk mendukung kebutuhan dasar manusia mereka,” ujar Direktur Kantor Keuangan AS untuk Kontrol Aset Luar Negeri, Andrea Gacki.

Ia pun menambahkan Washington akan lanjut bekerja dengan institusi finansial, LSM dan organisasi internasional untuk mempermudah aliran barang-barang pertanian, obat-obatan dan sumber lainnya ke Afghanistan.

Baca Juga: Bocah 2 Tahun Tembak Dirinya hingga Tewas setelah Temukan Pistol Milik Seorang Kerabat

Meski begitu, ia menegaskan AS tetap mempertahankan sanksi terhadap Taliban, Jaringan Haqqani dan lainnya.

AS sendiri sebelumnya membekukan aset Afghanistan yang berada di negara mereka sehingga Taliban tak bisa mengaksesnya.

AS juga melabeli Taliban sebagai teroris sehingga tak mengizinkan pihaknya melakukan kesepakatan dengan milisi bersenjata itu dalam pendanaan, pelayanan dan barang-barang.