Dinilai Singkirkan Perempuan dari Ruang Publik, PBB Desak Taliban Hormati Hak Perempuan Afghanistan

JENEWA, KOMPAS.TV - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuding Taliban mengingkari janjinya untuk membentuk pemerintahan yang inklusif dan representatif di Afghanistan. Komisioner Tinggi Dewan HAM PBB Michelle Bachelet menggarisbawahi kebijakan Taliban tentang hak perempuan yang secara bertahap "menyingkirkan mereka dari ruang publik".

"Berbanding terbalik dengan jaminan Taliban bahwa mereka akan menegakkan hak-hak perempuan, tiga minggu belakangan perempuan justru secara bertahap disingkirkan dari ruang publik," kata politisi asal Chile itu ketika membuka pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss pada Senin (13/9/2021), sebagaimana dikutip Geo News.

Taliban sendiri mengumumkan sejumlah kebijakan yang membatasi ruang gerak perempuan pada beberapa pekan terakhir. Di antaranya adalah meniadakan peran mereka dalam pemerintahan serta melarang perempuan menjadi atlet.

Baca Juga: Alasan Taliban Tak Ada Menteri Perempuan di Pemerintahan Afghanistan

Pada Selasa (7/9), Taliban mengumumkan susunan kabinet interim tanpa melibatkan satu pun perempuan. Juru bicara Taliban, Sayed Zekrullah Hashimi kemudian mengungkapkan alasan mengapa mereka tak akan mengisi pemerintahan dengan perwakilan perempuan.

"Perempuan tak perlu berada di kabinet. Mereka seharusnya melahirkan saja,” kata Hashimi kepada Tolo News.

Taliban kembali disorot ketika mereka melarang perempuan menjadi atlet, khusunya di olahraga kriket.

“Dalam kriket, mereka mungkin menghadapi situasi di mana wajah dan tubuh mereka tidak tertutup. Islam tidak mengizinkan wanita terlihat seperti ini," kata Ahmadullah Wasiq, wakil kepala komisi kebudayaan Taliban, seperti dikutip dari SBS TV Australia.

Kebijakan Taliban yang melarang perempuan menghadiri sekolah yang sama dengan laki-laki pun dikritik. Taliban juga mewajibkan perempuan mengenakan pakaian "Islami" bila ingin menempuh pendidikan.

Akibat kebijakan-kebijakan kontroversial tersebut, komunitas internasional didesak untuk aktif mengawasi penegakkan hak-hak perempuan Afghanistan. Bachelet meminta Dewan HAM PBB untuk membuat "mekanisme khusus" untuk mengawasi penegakan hak asasi manusia di Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menyatakan bahwa negaranya mendukung "kebijakan tegas" untuk memonitor hak asasi manusia di Afghanistan. "Kami mendesak Taliban untuk menghormati hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dan minoritas," katanya.

Baca Juga: Taliban Diyakini Akan Paksa Gunakan Burqa, Perempuan Afghanistan Protes Pakai Baju Tradisional