JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan hasil pertemuan dirinya dengan Taliban di Doha pada 26 Agustus lalu. Ia menyatakan, Taliban berjanji akan membentuk pemerintahan yang inklusif.
"Taliban saat ini adalah bagaimana membentuk pemerintahan inklusif secepat mungkin. Dari pembicaraan dengan Taliban yang saya lakukan di Doha tanggal 26 Agustus yang lalu, Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan inklusif," kata Retno saat rapat bersama dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Kamis (2/6/2021).
Baca Juga: Dikepung Taliban, Pasukan Anti-Taliban Bersumpah Pertahankan Panjshir hingga Tetes Darah Terakhir
Ia menyebut, komitmen dari Taliban tersebut merupakan upaya mereka untuk menjalin hubungan baik dengan sejumlah negara.
"Risiko instabilitas domestik dan dinilai akan memudahkan Taliban dalam melakukan engagement dengan dunia luar," ujarnya.
Retno menyatakan, kini Taliban sedang menyusun sejumlah nama yang akan ditunjuk sebagai pejabat sementara dalam pemerintahannya nanti.
"Yaitu posisi Menhan, Mendagri, Menkeu, pendidikan tinggi pendidikan intelijen, gubernur Bank Sentral, Gubernur Kabul, dan Walkot Kabul. Mereka mengatakan penunjukan itu sifatnya sementara," kata dia.
Baca Juga: Taliban Tegaskan Perempuan akan Ada di Pemerintahan Afghanistan, Tapi Tak di Jajaran Atas
Selain itu, lanjut dia, dirinya juga melakukan pertemuan terpisah dengan Menlu Qatar dan perwakilan dari Amerika Serikat di Doha.
"Kami perlu sampaikan bahwa tujuan dari kunjungan ke Doha yang sangat singkat ini, kurang dari 24 jam, antara lain untuk melakukan compare mengenai situasi Afghanistan saat ini dan proyeksi ke depan, sehingga akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan ke depan," katanya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.