Imbas Taliban Kembali Kuasai Afghanistan, IMF Hentikan Bantuan Pinjaman

KABUL, KOMPAS.TV - Badan Keuangan Internasional (IMF) menegaskan akan menghentikan bantuan pinjaman ke Afghanistan, setelah Taliban kembali berkuasa.

IMF mengatakan Afghanistan tak lagi memiliki akses ke sumber pinjaman.

Padahal bantuan sebesar 370 juta dolar AS atau setara Rp5,3 triliun direncanakan bakal dikirimkan ke Afghanistan pada 23 Agustus nanti.

Dana tersebut merupakan bagian dari respons global IMF atas krisis ekonomi.

Baca Juga: Italia Dorong KTT Luar Biasa G20 Akhir Pekan Ini untuk Bahas Afghanistan

Selain itu, akses ke cadangan IMF dalam aset Hak Penarikan Khusus (SDR), yang dapat dikonversi uang yang didukung pemerintah, juga telah diblokir.

Dikutip dari BBC, Juru Bicara IMF mengungkapkan penghentian bantuan itu disebabkan karena kurangnya pengakuan masyarakat internasional atas Pemerintah Afghanistan saat ini.

“Seperti masalah sebelumnya, IMF berpatokan pada pandangan komunitas internasional,” ujar juru bicara tersebut.

Keputusan itu keluar setelah pejabat dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan aset pemerintah Afghanistan di bank sentral AS dibuat tak memungkinkan untuk Taliban.

Pada surat ke Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, Anggota Kongres AS meminta kepastian bahwa Taliban tak akan menerima bantuan yang didukung AS.

Baca Juga: Taliban Kembali Berkuasa di Afghanistan, Rusia, China dan Iran Ungkap Keinginan Bekerja Sama

“Potensi dari alokasi SDR untuk memberikan nyaris setengah miliar dolar AS dalam likuiditas tanpa syarat kepada rezim dengan sejarah mendukung aksi teroris terhadap Amerika Serikat dan sekutunya sangat memprihatinkan,” tulis 17 anggota kongres penandatangan petisi.

Sebelumnya, Gubernur Bank Sentral Afghanistan, Ajmal Ahmady mengatakan AS telah memutus akses kepada aset, yang diyakini sekitar 7 miliar dolar AS (Rp101 triliun), yang disimpan di Penyimpanan Federal AS.

Ahmady, yang telah lari dari negara itu pada pekan lalu, mencuitkan bahwa Bank Sentral Afghanistan memiliki total simpanan senilai 9 miliar dolar AS (Rp129 triliun) per pekan lalu.

Namun ia mengatakan, sesuai standar internasional, sebagian besar simpanan itu berbentuk aset aman dan likuid, seperti obligasi keuangan AS dan emas di luar negeri.