Jusuf Kalla Beberkan Strategi Cerdik Taliban hingga Dapat Rebut Afghanistan dengan Cepat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengaku terkejut Taliban dapat menguasai Afghanistan dengan cepat. Ia pun membeberkan strategi Taliban dapat merebut kekuasaan.

Strategi Taliban ini ia ketahui karena dirinya kerap mendorong perdamaian antara pemerintah Afghanistan dengan Taliban.

Jusuf Kalla pun pernah diundang untuk bertemu pemerintah Aghanistan dan Taliban. Pada Desember 2020, ia bertemu Presiden Ashraf Ghani bersama jajaran menterinya.

“Presiden Ashraf Gani mengundang saya untuk bertemu mereka dan semua pejabatnya, untuk meminta pandangan dan nasihat saya, solusi apa yang bisa dicapai untuk mencapai perdamaian,” tutur JK dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (16/8/2021).

Baca Juga: Taliban Kuasai Istana Kepresidenan Afghanistan, RI Keluarkan 7 Sikap Resmi!!

Lalu, pada Januari 2021 ia bertemu perwakilan Taliban di Doha, Qatar. Saat itu, ia mendorong Taliban untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan pemerintah Afghanistan.

“Taliban menolak gencatan senjata. Katanya, ‘Tunggu realisasi pulangnya Amerika’,” ungkap JK.

Menurut JK, penolakan itu justru menunjukkan Taliban cerdik. Mereka sudah memiliki strategi menguasai Afghanistan saat itu.

“Jadi itu strategi yang menguntungkan Taliban. Mereka pintar, negosiasi dulu Amerika. Amerika pulang baru mereka merebut seluruh Afghanistan,” beber JK.

Sebelum perebutan kekuasaan itu, Jusuf Kalla sempat menghubungi Presiden Ashraf Ghani menanyakan kabar Afghanistan. 

Presiden Ghani, kata JK, mengklaim pemerintah Afghanistan siap melawan Taliban dengan 40 ribu tentara yang telah dilatih Amerika dan persediaan senjata canggih. 

“Ternyata latihan itu dan persediaan persenjataan yang hebat tidak bisa, kalau tidak ada semangat,” kata JK.

Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah begitu bergantung pada Amerika. Sementara, tentara Afghanistan tidak mau melawan saudara senegara.

Selain itu, ada pemahaman bahwa Taliban sebenarnya hanya memusuhi Amerika Serikat, bukan pemerintah Afghanistan.