Pers Asing: Dari 91 Juta Dosis Vaksin Covid-19 yang Dikirim ke 34 Provinsi, Hanya 75 % Digunakan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Puluhan provinsi di Indonesia sejauh ini dilaporkan lamban dalam melakukan vaksinasi Covid-19, seperti tidak terpengaruh oleh tingginya tingkat penularan varian Delta yang sangat mematikan, seperti dilansir Straits Times, Rabu, (04/08/2021).

Mengutip data  baru Kementerian Kesehatan pada Selasa (8/3/2021),  Straits Times menunjukkan dari 91 juta dosis yang dikirim ke 34 provinsi di Indonesia sejak Januari, baru 68,6 juta dosis, atau 75 persen yang telah disuntikkan ke populasi sasaran vaksinasi.

Provinsi berpenduduk padat, seperti Jawa Barat dengan populasi setara Korea Selatan, dan Jawa Timur, dilaporkn termasuk di antara yang bergerak paling lambat.

Hingga Senin, (02/08/2021) Jawa Barat yang berpenduduk 50 juta jiwa  menerima 11,6 juta dosis vaksin, namun baru 9 juta dosis yang disuntikkan ke masyarakat. Jawa Timur, dengan populasi 40 juta jiwa, menerima 13,2 juta dosis vaksin Covid-19, di mana baru 10,8 juta dosis telah disuntikkan ke masyarakat, menurut data kementerian kesehatan, seperti dilaporkan Straits Times, Rabu, (04/08/2021)

Hanya tiga provinsi - Kepulauan Riau, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung - yang telah sepenuhnya menggunakan vaksin Covid-19 yang dikirim ke mereka.

Indonesia menargetkan untuk memvaksinasi 214 juta orang, atau sekitar tiga perempat dari populasi pada akhir tahun 2021, termasuk mereka yang berusia antara 12 dan 18 tahun. Sejauh ini, sekitar 20 juta telah menerima kedua suntikan tersebut.

Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia melakukan pendekatan tiga arah dalam memerangi gelombang Covid-19: meningkatkan vaksinasi; menerapkan protokol kesehatan yang ketat; dan meningkatkan pengujian dan penelusuran.

“Pertama, kami mempercepat vaksinasi terutama di daerah dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi tinggi. Pengujian dan penelusuran akan dilanjutkan dengan isolasi dan pengobatan,” kata Jokowi hari Senin malam, ketika mengumumkan perpanjangan lockdown sebagian selama seminggu hingga 9 Agustus, terutama di sebagian Jawa dan Bali.

Baca Juga: Perhimpunan Dokter Kandungan Minta Ibu Hamil Jangan Ragu Untuk Ikut Vaksinasi Covid-19

Presiden Joko Widodo berjanji  akan mendirikan fasilitas karantina yang lebih terpusat dan menjamin ketersediaan pasokan obat-obatan dan oksigen.

Lockdown yang dimulai pada 3 Juli mencakup sebagian Jawa dan Bali, dan 15 kota dan kabupaten lainnya di tempat-tempat seperti Sumatera dan Sulawesi.

Ini menyebabkan penangguhan sebagian besar kegiatan dan penutupan tempat-tempat umum yang dianggap tidak kritikal, termasuk mal, tempat ibadah, dan taman.

Jawa dan Bali sekarang melaporkan kurang dari setengah jumlah kasus terkonfirmasi harian yang dilaporkan pada pertengahan Juli.

Daerah lain di luar Jawa dan Bali mulai mengalami lonjakan infeksi, namun pemerintah mencatat daerah-daerah tersebut kurang padat penduduknya dibandingkan dengan Jawa dan Bali, dan tindakan pengendalian yang serupa mungkin dapat diterapkan di sana.

Namun, lokasi terpencil dari beberapa tempat ini mungkin akan menjadi tantangan tersendiri.

Indonesia sejauh ini melaporkan sekitar 3,5 juta kasus dan hampir 99.000 kematian akibat Covid-19. Hari Selasa (03/08/2021) tercatat 33.900 kasus baru, sementara 1.598 orang meninggal di hari yang sama.

Baca Juga: Jangan Keliru, Ini Panduan Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil dan Menyusui Menurut POGI

Indonesia sejauh ini hingga Selasa, (03/08/2021), telah mengamankan 480 juta dosis vaksin Covid-19 dari berbagai merek dimana sekitar sepertiga telah diterima, menjadikan Indonesia negara yang  menyimpan stok vaksin Covid-19 terbesar di Asia Tenggara.

Namun membuat vaksin-vaksin tersebut bisa didistribusikan dan diberikan kepada orang-orang di seluruh negeri adalah tugas yang sangat menantang, terutama karena membutuhkan navigasi melintasi lautan dan medan yang sulit, serta melalui jaringan afiliasi dan birokrasi.

Banyak pemimpin lokal, walikota, bupati, dan gubernur provinsi, memiliki afiliasi dengan berbagai partai politik, organisasi, dan kelompok, dan seringkali tidak kooperatif, sehingga menjadi batu sandungan bagi upaya vaksinasi.

Ada insiden di mana sebuah daerah menolak untuk segera mendistribusikan vaksin ke daerah tertentu karena afiliasi yang berbeda.

Kementerian kesehatan telah meminta militer (TNI) dan kepolisian untuk mempercepat vaksinasi. Antrian penyuntikan vaksin Covid-19 di kantor polisi dan markas militer teritorial di seluruh negeri telah menjadi pemandangan umum.

Pemerintah juga melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil, klub alumni sekolah dan organisasi keagamaan, termasuk dua yang terbesar - Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah - yang masing-masing memiliki puluhan juta anggota.