Setelah Raja Malaysia, Mahathir Mohamad Juga Minta PM Muhyiddin Mundur karena Bohongi Parlemen

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad,  mengungkapkan kekecewaannya terhadap suksesornya, PM Muhyiddin Yassin.

Mahathir mengungkapkan Muhyiddin telah dengan sengaja membohongi parlemen Malaysia, Kamis (29/7/2021).

Hal itu terkait pencabutan Undang-Undang Darurat yang diterapkan selama masa wabah Covid-19 mengalami peningkatan di Malaysia.

Pernyataan Mahathir itu tak lama setelah Raja Malaysia, Yang Dipertuan Agong, Sultan Abdullah Bin Sultan Haji Ahmad Shah mengungkapkan kekecewaannya terhadap Muhyiddin dan memintanya untuk mundur.

Baca Juga: Joe Biden Siapkan Bantuan Keuangan Senilai Rp1,4 Juta Bagi Warga AS yang Mau Divaksin

Hal in terkait pengumuman Menteri Hukum Malaysia, Datuk Seri Takiyuddin Hassan, yang menegaskan Undang-Undang Darurat akan dihentikan.

Muhyiddin yang menyaksikan hal itu tak berusaha membetulkan atau menghentikan Takiyuddin.

Padahal, Undang-Undang Darurat baru bisa dihentikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari pihak kerajaan.

“Ia (Muhyiddin) seharusnya tahu tak memiliki kekuatan untuk menghentikan undang-undang tersebut,” tutur Mahathir dikutup dari New Strait Times.

“Tetapi, pengumuman tersebut dibuat seperti ia memiliki kekuatan, meski kekuatan sebenarnya berada di tangan Raja saat dalam keadaan darurat,” tambahnya.

Mahathir pun menegaskan Muhyiddin tak bisa melepaskan dirinya dari tanggung jawab atas pernyataan menterinya itu.

Baca Juga: Raja Malaysia Kecewa Berat dengan PM Muhyiddin, Diminta Segera Mundur

“Oleh sebab itu, Muhyiddin bertanggung jawab atas tindakan memalukan ini, seperti juga anggota kabinet lainnya," kata Mahathir.

“Oleh karena itu, ia wajib mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan anggota kabinetnya mengikuti,” tambah politikus berusia 96 tahun tersebut.

Muhyiddin merupakan pengganti Mahathir yang mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada 2020.

Muhyiddin terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia tanpa harus menjalani pemilihan umum.