China Tolak Unilateralisme, Peringatkan Sebuah Negara Tidak Boleh Paksakan Aturan Sendiri

BEIJING, KOMPAS.TV — Presiden China Xi Jinping secara implisit menolak dominasi dan hegemoni Amerika Serikat. Menurutnya, tidak boleh sebuah negara memberlakukan sebuah peraturan atas negara lain.

Hal itu dinyatakan Xi dalam sebuah pidato di Forum Boao untuk Asia yang digelar di pulau Hainan, sebagaimana dikutip dari Associated Press, Selasa, (20/04/2021).

China saat ini tengah berupaya untuk mendapat peran yang lebih besar dalam perdagangan dan aturan-aturan lain, di tengah ketegangan dengan para tetangganya, termasuk pula Washington DC.

Meski tak menyebut nama AS, Presiden Xi mengkritik "sikap unilateral beberapa negara" dan memberi peringatan untuk tidak melakukan decoupling.

Ketegangan AS dan China di bidang teknologi dan keamanan akan membelah industri dan pasar menjadi dua kutub terpisah yang kurang produktif dengan standar yang berbeda. 

"Urusan internasional harus dikelola oleh semua pihak melalui konsultasi. Aturan yang dibuat oleh sebuah negara atau lebih, tidak boleh dipaksakan bagi negara lain," tegas Xi.

Baca Juga: Amerika Serikat dan China Sepakat Bekerja Sama Atasi Krisis Perubahan Iklim

Xi menyerukan adanya kerja sama yang lebih erat dalam penelitian vaksin virus Corona, terutama tentang langkah-langkah agar vaksin itu tersedia di negara-negara berkembang. 

Komentar Xi mencerminkan keinginan Partai Komunis untuk merebut pengaruh global agar sesuai dengan status China sebagai ekonomi terbesar kedua. China juga tampak frustrasi dengan sikap AS yang memblokir ambisinya.

Sentimen itu disulut oleh sanksi AS pada masa Donald Trump yang menutup akses Huawei dan beberapa perusahaan lain. 

"Tidak masalah seberapa jauh China berkembang, China tidak akan mengejar hegemoni, memperluas (wilayah), memperbesar, ataupun memiliki payung pengaruh termasuk ikut perlombaan senjata," tambah Xi.

Baca Juga: China Bangun Jaringan Seluler 5G, akan Jadi yang Terbesar di Dunia?

Ironisnya, pernyataan Xi berbenturan dengan sikap Beijing yang meningkatkan kegiatan militer di Laut China Selatan, serta wilayah teritorial lain yang mereka klaim seperti Jepang, Filipina, hingga India.