RIYADH, KOMPAS.TV - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru yang bersejarah di bidang ketenagakerjaan migran asing dan ekspatriat untuk mencapai target dan ambisi visi 2030. Reformasi kebijakan ketenagakerjaan itu, seperti dilaporkan Arab News, Minggu (14/03/2021) memberikan kebebasan lebih besar bagi jutaan pekerja migran dan ekspatriat di Arab Saudi dan mulai berlaku hari ini, Minggu, (14/03/2021).
Salah satunya adalah reformasi sistem sponsor kafala, dimana pekerja asing sektor swasta akan memiliki mobilitas kerja yang lebih baik, dapat berganti pekerjaan, dan dapat meninggalkan Arab Saudi tanpa persetujuan pemberi kerja.
Perombakan dramatis ini adalah bagian dari upaya Kerajaan Saudi untuk membangun pasar kerja yang menarik yang akan memungkinkan pekerja asing untuk melamar langsung kepada layanan pemerintah, dengan kontrak kerja mereka didokumentasikan secara digital.
Baca Juga: Kekayaan Keluarga Kerajaaan Arab Saudi Capai Rp 21.525 T
Sebanyak 10 juta pekerja migran diharapkan mendapatkan manfaat dari perubahan di bawah Prakarsa Reformasi Tenaga Kerja (LRI) Kerajaan, yang dimaksudkan untuk mendorong "lingkungan kerja yang kompetitif dan adil".
Inisiatif ini akan membantu pekerja asing memperoleh status kependudukan yang tidak terikat dengan pemberi kerja tertentu, dan akan memungkinkan mobilitas kerja serta visa keluar dan masuk kembali ke Arab Saudi sambil melindungi hak-hak pekerja dan pemberi kerja.
Pekerja ekspatriat menyambut paket reformasi dengan antusias, sambil mengatakan kebijakan baru tersebut menawarkan mereka pilihan dan dukungan yang lebih besar dalam pekerjaan.
Baca Juga: Pemerintah Tunggu Keputusan Arab Saudi Soal Ibadah Haji
"Ini adalah salah satu hal terbaik yang terjadi sejak saya bekerja di Saudi," kata Imroz Abdulrahman, ekspatriat India yang telah tinggal di Kerajaan selama lima tahun, kepada Arab News.
“Saya ingat empat tahun lalu, ketika saya ingin meninggalkan bekas majikan saya dan bekerja untuk keluarga lain, prosesnya sangat rumit dan sulit bagi semua orang yang terlibat. Masalahnya butuh waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan. ”
Dia menambahkan,“Ini adalah perkembangan yang luar biasa dan akan membantu banyak orang. Saya senang memiliki lebih banyak kendali atas tempat saya bekerja dan mengetahui orang-orang seperti saya akan memiliki lebih banyak dukungan di masa depan. "
Namun, Abdulghani Al-Ansari, ketua perusahaan teknologi informasi Bayt Al-Edarah, mengatakan bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah "tantangan besar" bagi UKM sektor swasta (usaha kecil dan menengah), menambahkan pemerintah memimpin perbaikan sektor ini sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan Visi 2030.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.