Lindungi Warga Myanmar, Pemerintah AS Beri Izin Tinggal dan Bekerja Sementara Warga Myanmar di AS.

WASHINGTON DC, KOMPAS.TV - Pemerintah Amerika Serikat memberi ijin tinggal dan bekerja sementara bagi warga Myanmar yang berada di Amerika Serikat. Kebijakan presiden AS Joe Biden itu diambil dengan mempertimbangkan langkah keras yang diambil junta militer Myanmar terhadap warganya menyusul aksi unjuk rasa menentang kudeta 1 Februari yang hingga kini sudah memakan korban nyawa setidaknya 70 orang. 

Seperti dilansir Reuters hari Sabtu, (13/03/2021), dengan kebijakan AS itu, sekitar 1.600 warga Myanmar di AS, termasuk para diplomat Myanmar yang menentang junta militer, akan terlindungi. Kebijakan itu diumumkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS hari Jum'at (12/03/2021).

Dua pejabat pemerintah AS mengatakan kepada Reuters bantuan untuk Status Perlindungan Sementara (Temporary Protected Status/TPS) kepada orang Myamnar itu berlaku selama 18 bulan.

Baca Juga: Bentrokan Polisi vs Pengunjuk Rasa Kembali Pecah di Yangon, Myanmar

Program itu memberikan bantuan kepada warga asing dan imigran yang tidak dapat kembali ke negara mereka dengan selamat, karena alasan seperti bencana alam atau konflik bersenjata, maka dapat tinggal dan bekerja di AS secara legal dalam jangka tertentu dan dapat diperpanjang.

"Karena kudeta militer dan kebrutalan pasukan keamanan terhadap warga sipil, rakyat Myanmar mengalami kesulitan yang kompleks dan krisis kemanusiaan yang memburuk di banyak bagian di negeri itu," kata Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas.

Hanya orang yang sudah tinggal di Amerika Serikat dan dapat menunjukkan tempat tinggal berkelanjutan per 11 Maret 2021 yang memenuhi syarat untuk program bagi warga Myanmar itu.

Baca Juga: Junta Myanmar Menolak Seruan PBB dan Membunuh Lebih Banyak Pengunjuk Rasa

Pejabat pemerintah AS mengatakan situasi di Myanmar setelah militer merebut kekuasaan membuat warga Myanmar tidak terjamin keamanannya saat pulang ke negeri mereka karena tindakan keras oleh pasukan keamanan, penahanan sewenang-wenang, dan kondisi kemanusiaan yang memburuk.

Thomas Andrews, penyelidik hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar mengatakan hari Kamis (11/03/2021) junta militer telah membunuh sedikitnya 70 orang dan menahan lebih dari 2.000 orang.

Beberapa diplomat Myanmar yang ditempatkan di Amerika Serikat angkat bicara secara terbuka menentang militer, termasuk Perwakilan Tetap Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun.

Para diplomat yang "dengan berani bergabung dengan gerakan pemberontakan sipil dalam solidaritas dengan warga negaranya" akan dapat tinggal di Amerika Serikat di bawah program tersebut, kata seorang pejabat.

"Kami ingin mereka (para diplomat) tahu mereka dapat melakukannya (gerakan) dengan aman," kata pejabat itu.

Baca Juga: Amerika Serikat Jatuhkan Sanksi Bagi Anggota Keluarga Pemimpin Militer Myanmar dan Perusahaannya

Para pejabat AS juga mengatakan tindakan hukuman lebih mungkin terjadi, jika militer semakin keras terhadap massa pro-demokarsi. "Jika mereka tidak memulihkan demokrasi dan menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, maka kami akan terus mengambil tindakan...terhadap para pemimpin militer dan jaringan keuangan mereka," kata seorang pejabat.

Presiden Joe Biden pada Februari lalu memberlakukan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penggulingan pemerintah sipil di Myanmar, termasuk menteri pertahanan serta 3 perusahaan di sektor batu giok dan permata.

Awal pekan ini, Washington menjatuhkan sanksi kepada dua anak pemimpin militer Min Aung Hlaing dan enam perusahaan yang mereka kendalikan. Namun sejauh ini telah menetapkan sanksi terhadap konglomerat militer Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited,

"Kami sedang mencari perusahaan milik militer. Parahnya krisis di lapangan berarti satu perusahaan tidak cukup," kata pejabat AS itu.