Swiss Larang Penggunaan Penutup Wajah bagi Wanita Muslim di Depan Umum

BERN, KOMPAS.TV - Masyarakat Swiss akhirnya memilih pelarangan penggunaan penutup wajah bagi wanita muslim di depan umum.

Pada referendum yang dilakukan pemerintah, Minggu (7/3/2021), pihak yang setuju pelarangan penggunaan penutup wajah mencapai 51,2 persen.

Sedangkan yang tak setuju sejumlah 48,8 persen. Proposal pelarangan ini diajukan oleh Partai Rakyat Swiss (SVP) yang beraliran sayap kanan.

Baca Juga: Menlu China Jawab Tuduhan Lakukan Genosida pada Muslim Uighur: Kebohongan dan Konyol

Pelarangan pemakaian penutup wajah itu merupakan bagian dari solagan mereka, yaitu “Hentikan Ekstremisme”.

Dilarangnya penutup wajah seperti Burka dan Niqab pun membuat Kelompok Islam Swiss, melihatnya sebagai hari yang kelam untuk Muslim.

“Hasil hari ini membuka luka lama. Memperluas lebih jauh prinsip ketidaksetaraan hukum dan mengirimkan sinyal yang jelas untuk mengucilkan minoritas Muslim,” bunyi pernyataan Dewan Pusat Muslim Swiss dikutip dari BBC.

Baca Juga: Keluarga Korban Meminta Pencarian Pesawat Malaysian Airlines MH370 Dilanjutkan

Mereka juga menambahkan bakal melakukan banding atas keputusan tersebut di pengadilan.

Pemerintah Swiss sendiri menentang pelarangan tersebut dengan mengatakan bahwa negara tak berhak mendikte apa yang dikenakan wanita.

Namun, menurut penelitian Universites Lucerne di Jerman, hampir tak ada satu pun di Swiss yang menggunakan Burka.

Baca Juga: Paus Fransiskus ke Irak Jadi Kunjungan Bersejarah

Sementara itu, hanya 30 wanita yang menggunakan Niqab. Burka merupakan penutup muka secara keseluruhan, sedangkan niqab masih menyisakan matanya yang terlihat.

Sedangkan sekitar lima persen populasi di Swiss adalah Muslim, yang kebanyakan berasal dari Turki, Bosnia dan Kosovo.

Di Swiss sendiri, bukan kali ini saja masalah tentang Islam harus diputuskan referendum.

Baca Juga: Canggih! Bandara Dubai Gunakan Biometrik Iris Mata Untuk Kenali Identitas Penumpang

Pada 2009, masyarakat Swiss menentang pemerintah dan memilih untuk melarang pembangunan menara.

Hal itu seusai dengan proposal SVP, yang mengatakan menara merupakan tanda dari Islamisasi.

Sebagai negara yang menerapkan demokrasi langsung, Swiss kerap menyelesaikan permasalahan negaranya dengan melakukan referendum atau pemilihan suara.